Harry Potter dan Muhammad Al Fatih

Publikasi: 23/02/2018 09:31 WIB

eramuslim - Antrian panjang muda-mudi pada loket-loket penjualan tiket hari pertama pemutaran film ”The Lord of the Rings” atau pada peluncuran buku ”Harry Potter” adalah pemandangan keseharian di negeri-negeri Barat. Fenomena yang sama terjadi juga di negeri kita, seperti yang baru-baru ini dimuat di berita photo detik.com. Mereka yang sebagian besar adalah muda-mudi, termasuk yang ”berjilbab”, ada dalam antrian panjang untuk membeli buku Harry Potter Jilid V yang harganya Rp. 140.000. Uang sejumlah itu bukanlah sedikit untuk masyarakat kita umumnya. Masih ingatkah kita kisah seorang anak SD yang mencoba mengakhiri hidupnya gara-gara malu karena tidak bisa membayar uang untuk kegiatan sekolah yang besarnya hanya Rp. 2500.

Harry Potter ... hampir semua remaja, bahkan dewasa, begitu mengenalnya. Bukunya laris manis bak kacang goreng. Film-film-nya sangat ditunggu-tunggu. Asesorisnya menjadi bahan koleksi para penggemarnya. Mereka hafal secara detil petualangan tokoh yang bernama Harry Potter ini. Bahkan pernah dilaporkan di majalah Time, kacamata model Harry Poter, sangat digandrungi oleh anak-anak dan remaja di Inggris, dan saya yakin juga di negara-negara lain, termasuk negara kita. Believe it or not, bahkan ada sebuah keluarga yang memberi nama anaknya yang baru lahir Harry Potter .... karena begitu kagumnya terhadap tohoh yang satu ini. Sedikit, bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada, remaja kita yang tidak kenal dengan nama Harry Potter. Dan yang sedikit ini umumnya dikategorikan sebagai kuno, tidak gaul, dan ketinggalan zaman.

”...saya berkewajiban menemani dia membeli buku”,ujar seorang Profesor yang juga ketua salah satu komisi di DPR. Meski hanya fiksi, penulis buku Harry Potter sering menyisipkan falsafah hidup yang dapat membuat anak-anak lebih bijak, demikian alasan sang Profesor seperti yang ditulis di detikhot.com.

Kalau alasannya untuk mencari falsafah hidup, tidak cukupkah Islam sebagai minhaaj al-hayaah (pedoman hidup) memberikan itu semua? Bila kemudian alasannya agar bisa menjadi manusia yang lebih bijak dan berakhlak, lantas apa arti hadist Rasulullah SAW ”Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang manusia”. Tidak cukupkah itu semua, sehingga kita mesti mengambilnya dari sumber-sumber lain, yang belum tentu sejalan dengan tuntunan Islam.

Muhammad Al-Fatih .... siapakah dia? Jika pertanyaan ini diajukan ke 1000 remaja muslim, mungkin hanya 1 diantaranya yang tahu jawabannya. Dialah pemuda muslim yang dalam usia 23 tahun berhasil memimpin penaklukan konstantinopel (sekarang bernama Istambul), yang merupakan pusat peradaban barat di abad pertengahan [1]. Sang pemuda ini berhasil mengambil alih konstantinopel dari tangan kerajaan Bizantium yang merupakan kelanjutan dari Roman Empire dan telah menguasai Konstantinopel lebih dari 10 abad [2].

Remaja Muslim sekarang lebih kenal dengan tokoh Harry Potter, ketimbang tokoh Muhammad Al-Fatih. Mahasiswa-mahasiswa muslim di negeri ini lebih mengenal dan mengagumi sosok Einstein, Louis Pasteur dan Aristoteles ketimbang sosok Khwarizmi si-penemu sistem aljabar dalam dunia matematika [2,3], Ibn Sina (Avicenna) yang telah menulis buku ”The Canon” yang telah menjadi buku rujukan utama di dunia kedokteran Eropa selama lebih dari 5 abad dan Ibu Rushd (Averroes) yang fikiran-fikirannya telah mempengaruhi filsuf-filsuf terkenal Eropa seperti Roger Bacon [2], padahal ilmuawan-ilmuawan muslim ini sangat dikenal di dunia barat.

Begitulah nasib muslim di negeri ini yang terkadang lebih ’kebarat-baratan’ daripada orang-orang barat sendiri. Lihatlah buku-buku yang terpajang di rak dinding ruang tamu kita, berapa banyak dari buku-buku tersebut yang merupakan kitab tafsir, fiqh sunah dan buku-buku kisah para sahabat, lalu bandingkan dengan koleksi buku-buku semacam Harry Potter ... Bila tangan kita dengan mudahnya meraih lembaran-lembaran 50 atau 100 ribuan di dompet untuk membeli buku semacam Harry Potter, buku-buku komputer terbaru, buku-buku manajemen dan psikologi modern, sementara hanya lembaran uang ribuan atau bahkan koin recehan yang keluar dari saku kita guna membeli buku-buku Islam, menyumbang kegiatan keislaman, dan mengisi kotak amal di masjid-masjid. Waktu yang kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan keislaman pun biasanya waktu-waktu sisa, saat kita sudah letih dan tak mampu lagi berfikir jernih. Terlalu naif rasanya bila kemudian kita masih bertanya mengapa umat (Islam) ini menjadi umat yang terbelakang, umat sisa, umat yang menjadi bulan-bulanan umat-umat yang lain.

Negeri batu cadas, Swedia, 11 Desember 2004
abuWafi@hotmail.com

[1] As-Sunnah sebagai Sumber Iptek dan Peradaban, Dr. YusufAl-Qardhawy.
[2] Almanac of World History, published by National Geographic.
[3] Time Magazine, 24 Desember 2001.

EDUCATION SYSTEM AND CIVIC EDUCATION IN IRLANDIA

PENDAHULUAN

            Sejak tahun 2008, Departemen Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Republik Irlandia telah menjalankan program pendidikan gratis bagi program sekolah dasar-menengah. Alokasi pendidikan gratis tersebut sebanyak 98% siswa diberikan bantuan secara langsung oleh pemerintah, sedangkan 2% siswa mendapatkan bantuan dari sekolah secara mandiri. Terhitung sejak tahun ajaran 2009/2010, Departemen Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Republik Irlandia menyediakan bantuan biaya pendidikan untuk: 3.295 sekolah dasar dengan jumlah siswa sebanyak 505.998 siswa; dan 730 untuk sekolah menengah dengan jumlah siswa sebanyak 350.998 siswa. (Dep. Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, 2010).

            Penyelenggaraan Pendidikan di Republik Irlandia diwajibkan bagi siswanya mulai dari usia 6-16 tahun. Namun pada kenyataannya kebanyakan anak-anak mulai bersekolah pada usia 4-5 tahun. Penyelenggaraan pendidikan dasar di setiap sekolah disesuaikan dengan otoritas agama yang dianut dan dibiayai oleh nagara. Penyelenggaraan pendidikan menengah dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu: 1) Sekolah Menengah Umum dengan ketentuan satu jenis kelamin siswa dan memiliki keyakinan yang sama ; 2) Sekolah Menengah Kejuruan dengan ketentuan disatukan siswa pria dan wanita, serta dikelola oleh Komite Pendidikan Kejuruan yang dibentuk oleh Badan Hukum berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Kejuruan tahun 1930; dan 3) Sekolah Menengah Komprehensif/Komunitas yang merupakan gabungan antara Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan dengan ketentuan dibentuk oleh negara dan dikelola oleh dewan pengurus pada swasta. Penyelenggaraan pendidikan tingkat tinggi dibagi ke dalam 5 sektor yakni: 1) Universitas; 2) Institut Teknologi; 3) Perguruan Tinggi Negeri; 4) Perguruan Tinggi Swasta dan 5) Perguruan Tinggi Keguruan.

            Keseriusan pemerintah Republik Irlandia terhadap penyelenggaraan, dapat kita lihat bagaimana pemerintah berusaha keras untuk membentuk sumber daya manusia yang cerdas dan berwawasan tinggi. Oleh sebab itu, sebagai salah satu mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk karakter warga negara, Pendidikan Kewarganegaraan menjadi salah satu mata pelajaran wajib di dalam sistem pendidikan Republik Irlandia. Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan di Republik Irlandia dapat dilihat dari upaya Pemerintah Republik Irlandia untuk penanaman dan penguatan ideologi kewarganegaraan dalam diri peserta didik. Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan juga dibelajarkan di Republik Irlandia dengan harapan dapat menumbuhkembangkan perilaku dan nilai dalam mengidentifikasi masalah serta kesadaran dan kemandirian dalam belajar, menghargai perbedaan, tidak bersikap anarkis dalam menyelesaikan masalah, menghindari prasangka, diskriminasi dan keadilan sosial diberbagai tingkatan masyarakat.

            Berdasarkan pemaparan di atas maka dalam makalah ini beberapa masalah yang akan digali adalah sebagai berikut:

1.      Apa nama program Pendidikan Kewarganegaraan di Republik Irlandia?

2.      Mengapa ada program Pendidikan Kewarganegaraan di Republik Irlandia?

3.      Bagaimana pelaksanaan program Pendidikan Kewarganegaraan di Republik Irlandia?

PROFIL NEGARA REPUBLIK IRLANDIA

Republik Irlandia (Bahasa Irlandia: Poblacht na hÉireann) merupakan sebuah negara yang mencakup lima perenam Pulau Irlandia yang terletak di bagian barat laut Eropa. Nama resmi negaranya adalah Irlandia (Éire), yang digunakan oleh organisasi-organisasi internasional untuk menunjuk ke negara ini. Populasi Irlandia berjumlah lebih dari 4 juta jiwa dan termasuk anggota Uni Eropa. Wilayah Pulau Irlandia yang tidak termasuk republik ini dimiliki oleh Irlandia Utara, bagian dari Britania Raya.

Republik Irlandia ialah sebuah pulau di Eropa lepas pesisir barat benua Eropa.  Negara Bebas Irlandia adalah sebuah negara yang didirikan pada tahun 1922 dengan status domini berdasarkan Perjanjian Inggris-Irlandia, yang ditandatangani oleh wakil Britania dan Irlandia dua belas bulan sebelum terbentuknya negara ini. Pada saat pendirian Negara Bebas Irlandia, negara ini terdiri dari keseluruhan Pulau Irlandia, namun tak lama kemudian Irlandia Utara memilih memisahkan diri dan tetap bergabung kembali menjadi bagian dari Britania Raya. Pendirian Negara Bebas Irlandia ini juga menggantikan dua status atas Irlandia sebelumnya, yaitu Republik Pulau Irlandia (didirikan 21 Januari 1919) dan Pemerintah Sementara Irlandia Selatan. Presiden pertama Negara Bebas Irlandia W. T. Cosgrave, memimpin pemerintahan negara ini sejak bulan Agustus 1922 sampai kemudian dibubarkan. Negara Bebas Irlandia dibubarkan pada tahun 1937, saat warga Irlandia melaksanakan referendum untuk menggantikan konstitusi tahun yang 1922. Negara ini digantikan oleh negara berdaulat dan merdeka yang saat ini bernama Republik Irlandia.

Sejarah Irlandia dimulai dengan adanya pemukiman pertama di Irlandia sekitar tahun 8000 SM, ketika pemburu tiba dari Britania Raya dan daratan Eropa, kemungkinan melalui jembatan alam. Sedikit jejak arkeologi yang tersisa dari grup ini, tetapi generasi penerus mereka dan perpindahan pada era Neolitik dari Semenanjung Iberia, menyebabkan adanya situs Neolitik utama seperti Newgrange. Dengan tibanya Santo Patrick dan misionaris Kristen lainnya pada awal abad ke-5 M, Kekristenan menggantikan agama pagan pada tahun 600. Periode sejarah Irlandia menunjukkan terus meningkatnya kekuasaan bangsa asing, menyusul penyerbuan orang Viking, kemudian orang bangsa Inggris. Republik Irlandia terutama dihuni oleh bangsa Celtik Gaelik yang meliputi sekitar 150 tuath atau suku. Mereka sering bertikai dan berperang. Kondisi ini menjadi penghambat kemakmuran Irlandia. Kemudian, tahun 432, tibalah tokoh yang mengubah sejarah Irlandia, yaitu St. Patrick. Ia menjelajahi Irlandia dan berhasil mengkristenkan para kepala suku Irlandia serta mengkhotbahkan perdamaian. Pada tahun 600, Irlandia telah menjadi pusat agama Kristen di Eropa. Para biarawan Irlandia menyebarkan agama Kristen ke seluruh Eropa. Pada tahun795, bangsa Viking menyerbu Irlandia. Selama 40 tahun berikutnya, mereka menyerang dan menghancurkan banyak biara. Pada tahun 840, mereka mulai bermukim di Irlandia, mendirikan kota seperti Dublin, Waterford, Cork, dan Limerick. Dari kota-kota ini, mereka berdagang dan bercampur dengan penduduk Irlandia serta mengadopsi banyak adat istiadat setempat.

Republik Irlandia mencakup 70.273 km² atau 83% dari luas Pulau Irlandia di bagian selatan, dengan sisanya merupakan wilayah Irlandia Utara. Batas baratnya adalah Samudra Atlantik, sedangkan di timur terdapat Laut Irlandia yang berhubungan dengan samudra lewat Selat St. George dan Laut Keltik. Pesisir barat Irlandia terdiri dari tebing, bukit, dan gunung kecil. Bagian dalamnya dilewati berbagai sungai, salah satunya adalah Sungai Shannon. Kota-kota di Irlandia antara lain Dublin, Cork, Galway, dan Limerick.

Republik Irlandia secara tradisional dibagi dalam 26 county (contae atau condae dalam bahasa Irlandia) yang masih digunakan hingga kini dalam konteks kebudayaan dan olahraga. 26 county tersebut adalah bagian dari 4 provinsi: Connacht, Ulster, Leinster, dan Munster. Secara administratif, beberapa dari 26 county tersebut telah mengalami restrukturisasi, misalnya County Dublin yang telah dihapus dan dipecah menjadi tiga dewan county pada tahun 1990-an dan County Tipperary yang telah dibagi secara administratif menjadi dua county terpisah sejak tahun 1890-an sehingga pada masa kini terdapat 29 county administratif dan 5 kota, yaitu Dublin, Cork, Limerick, Galway, dan Waterford. Kilkenny juga adalah sebuah kota namun tidak mempunyai dewan kota. Selain itu, ada pula lima borough yang mempunyai sejumlah otonomi dalam county-nya.

BAB III

SISTEM PENDIDIKAN DI REPUBLIK IRLANDIA

            Secara garis besar, pendidikan di Irlandia terbagi menjadi 3 (tiga) tingkatan: pendidikan tingkat pertama/dasar (Primary Education), pendidikan tingkat kedua (Secondary Education), dan pendidikan tingkat ketiga (Tertiary Education).

A.      Pendidikan Tingkat Pertama (Primary Education)

            Walaupun anak-anak tidak diwajibkan untuk menghadiri sekolah sampai usia enam tahun, 65% dari anak usia empat tahun dan sebagian besar anak berusia lima tahun terdaftar di kelas balita di sekolah dasar di Irlandia. Sekolah dasar berlangsung sampai tahun kedelapan, yang terbagi menjadi dua periode (junior dan senior).

            Sistem pendidikan pertama menekankan sebuah pendekatan yang berpusat pada anak dan didasarkan pada keyakinan bahwa pendidikan yang berkualitas tinggi memungkinkan anak-anak untuk merealisasikan potensi mereka sebagai individu dan menjalani kehidupan mereka sepenuhnya sesuai dengan tahap-tahap perkembangan tertentu. Kurikulum pendidikan pertama menyediakan pengalaman belajar yang luas dan kaya dalam mempromosikan berbagai pendekatan untuk proses belajar dan mengajar. Tujuan kurikulum adalah untuk memastikan bahwa semua anak diberi kesempatan belajar yang sama dengan keunikan mereka masing-masing, mengembangkan potensi mereka sepenuhnya dan menyiapkan mereka untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Fokusnya adalah pada anak sebagai pelajar, dan penggunaan berbagai metodologi pengajaran sebagai fitur penting dari kurikulum. Kurikulum bertujuan untuk mendorong perkembangan keterampilan kunci dalam komunikasi, pemecahan masalah, berpikir kritis, penyelidikan, penyidikan dan analisis, dan sosial dan kesadaran pribadi dan interaksi terhadap lingkungannya.

            Mata pelajaran yang diajarkan pada pendidikan tingkat pertama adalah sebagai berikut: bahasa, matematika, pendidikan ilmiah, sosial dan lingkungan, pendidikan seni, pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan personal dan sosial.

            Secara sederhana, pembagian kelas selama menempuh pendidikan tingkat pertama adalah sebagai berikut: Junior Infants (nol kecil), Senior Infants (nol besar), First Class (kelas satu), Second Class (kelas dua), Third Class (kelas tiga), Fourth Class (kelas empat), Fifth Class (kelas lima) dan Sixth Class (kelas enam). 

B.       Pendidikan Tingkat Kedua (Secondary Education)

            Pendidikan menengah di Irlandia bertujuan untuk membangun di atas fondasi pendidikan dasar untuk memberikan lingkungan belajar yang komprehensif dan berkualitas tinggi untuk memungkinkan semua siswa untuk hidup dan untuk hidup dengan menyadari potensi mereka sebagai individu dan warga negara. Pendidikan tingkat kedua ini terdiri dari pendidikan menengah, kejuruan, sekolah komprehensif dan sekolah-sekolah komunitas.

            Sekolah kejuruan dan community college mendidik lebih dari 33% dari semua siswa tingkat kedua, yang dikelola oleh komite pendidikan kejuruan badan hukum yang didirikan di bawah Undang-Undang Pendidikan Kejuruan, 1930, sebagaimana yang telah diubah. Sekolah kejuruan didanai hingga 93 persen dari biaya total penyediaan. Awalnya, prioritas utama dari sekolah-sekolah ini diarahkan untuk pengembangan keterampilan manual dan persiapan kaum muda dalam dunia pekerjaan. Namun,  saat ini sudah dilengkapi dengan  kursus tingkat kedua. Sekolah kejuruan juga merupakan penyedia utama pendidikan bagi orang dewasa dan kursus pendidikan bagi masyarakat.

            Sekolah komprehensif (comprehensive schools) menggabungkan mata pelajaran akademis dan kejuruan dalam berbagai kurikulum. Jenis sekolah ini dikelola oleh sebuah dewan perwakilan manajemen dari keuskupan otoritas keagamaan, yang tertuang dalam Komite Pendidikan Kejuruan daerah dan Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan. Sekolah-sekolah ini dibiayai sepenuhnya oleh Departemen Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan.

            Sekolah komunitas (community colleges) dikelola oleh Dewan Manajemen wakil dari kepentingan-kepentingan lokal. Sekolah-sekolah ini menawarkan kurikulum yang luas mencakup praktek dan mata pelajaran akademik. Sekolah-sekolah ini juga menyediakan fasilitas untuk pendidikan orang dewasa dan proyek-proyek pengembangan masyarakat. Sekolah-sekolah ini sepenuhnya didanai oleh Negara melalui Departemen Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan.

            Semua sekolah menyediakan kursus bersertifikat yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, berhak untuk ikut ujian nasional yang sama yang diadakan oleh Departemen pendidikan.

            Pendidikan tingkat kedua di Irlandia umumnya dimulai pada usia 12 (dua belas) tahun dan terdiri dari tiga tahun siklus Junior diikuti oleh dua atau tiga tahun siklus senior. Pada tingkat pendidikan kedua, tingkatan pembagian kelasnya adalah sebagai berikut: tahun pertama, kedua dan ketiga.

            Ujian siklus junior dilakukan pada akhir siklus junior pasca sekolah tingkat pertama. Pelayanan siklus Junior disediakan bagi siswa berusia 12 (dua belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun dan umur siswa biasanya menginjak usia 14 atau 15, setelah 3 tahun pasca pendidikan pertama/dasar. Siswa harus mengikuti sejumlah mata pelajaran inti yang mencakup Gaeilge, Bahasa Inggris, Matematika, Pendidikan Kesehatan, Pribadi & Sosial, Kewarganegaraan, Pendidikan Politik dan Sosial dan mata pelajaran lain meliputi bahasa, Science, kajian Bisnis, Seni, Musik dan lain-lain. Selain itu, siswa di Sekolah Menengah juga harus belajar Sejarah dan Geografi. Ujian dinilai melalui ujian tertulis pada akhir tahun tiga program, bersama dengan ujian dan kegiatan-kegiatan praktek di beberapa mata pelajaran dan ujian lisan dan pendengaran (listening).

            Siklus senior secara signifikan telah direstrukturisasi dalam beberapa tahun terakhir dan sekarang menawarkan "Transisi Tahun" yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk menikmati berbagai input pendidikan, keterampilan hidup dan pengalaman kerja. Tahun Transisi adalah program satu tahun opsional yang biasanya membentuk tahun pertama dari siklus tiga tahun. Tahun transisi tidak diteliti, melainkan dinilai, dan dimaksudkan untuk menjadi pengalaman pendidikan yang luas yang membantu dalam transisi dari lingkungan sekolah dengan mendorong kreativitas dan tanggung jawab yang diri. Tujuan utama dari Tahun Transisi adalah untuk mempromosikan pengembangan pendidikan kejuruan pribadi siswa, sosial, dan untuk mempersiapkan mereka secara otonom, partisipatif dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat.

           

C.      Pendidikan Tingkat Ketiga (Tertiary Education)

            Pendidikan tingkat ketiga terdiri dari sejumlah sektor. Sektor universitas, sektor teknologi dan pendidikan perguruan tinggi yang secara substansial dibiayai oleh Negara. Selain itu ada sejumlah perguruan tinggi swasta independen. Ada tujuh universitas dan ketujuh universitas tersebut bersifat otonom dalam menjalankan kurikulum yang ditentukan oleh Departemen Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan. Universitas-universitas tersebut menawarkan program gelar tingkat sarjana, tingkat master dan doktor. Sektor institut teknologi menyediakan program pendidikan dan pelatihan bersertifikat di bidang-bidang seperti bisnis, ilmu pengetahuan, teknik, linguistik dan musik, diploma dan atau yang sederajat.

            Ada lima perguruan tinggi pendidikan di Irlandia. Perguruan tinggi ini mengkhususkan diri pada konsentrasi pelatihan guru-guru pada tingkat pertama. Selain itu, mereka juga menawarkan tiga tahun gelar sarjana pendidikan dan 18 bulan pasca-sarjana diploma.  

            Pelatihan guru tingkat kedua biasanya diwajibkan untuk menyelesaikan gelar tingkat pertama di universitas atau lembaga tingkat ketiga lainnya yang diikuti oleh satu tahun lebih tinggi di bidang pendidikan diploma. Selain itu, ada perguruan tinggi pendidikan yang mengkhususkan diri dalam pelatihan tingkat kedua ilmu ekonomi, guru agama dan pendidikan jasmani.

          

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI REPUBLIK IRLANDIA

A.  Pendekatan Umum Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan

            Pada jenjang pendidikan dasar di Republik Irlandia diperkenalkan Pendidikan Kewarganegaraan dalam proses pembangunan dan terintegrasi karakter melalui program yang disebut Sosial, Kepribadian,dan Pendidikan Kesehatan. Mata pelajaran ini mempelajari tentang kepribadian dan isu tentang hubungan antar kepribadian, yang merupakan penghubung dengan  mata pelajaran Geografi dan Sejarah, pengembangan kepedulian siswa terhadap lingkungan sebagai komunitas warga negara, negaranya dan dunia, sebagaimana disampaikan oleh Pemerintah Republik Irlandia sebagai berikut.

SPHE (Social, Kepribadian dan Pendidikan Kesehatan) plays an important role in developing an understanding of the democratic way of life and individual and group rights and responsibilities. It provides opportunities for children to learn about, and actively participate in, the various communities to which they belong and to develop a sense of a shared commitment. It can also help them to value and take pride in their national, European and global identities and come to an understanding of what it means to be a citizen in the widest sense. (Government of Ireland, 1999, p. 3)

            Selanjutnya, pada jenjang pendidikan menengah, kewarganegaraan menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri di dalam kurikulum yakni Kewarganegaraan, Sosial dan Pendidikan Politik. Hal tersebut disampaikan oleh Departemen Pendidikan dan Keterampilan Republik Irlandia sebagai berikut:

... the main purpose of this Junior Certificate [ISCED 2] course in Civic, Social and Political Education is to provide the pupil with a concentrated and dedicated focus on all aspects of this area of education, with particular emphasis on the importance of active, participatory citizenship to the life of the young person in society. It is envisaged that this course will also provide pupils with a central reference point for those aspects of Civic, Social and Political Education which they learn about through other subject disciplines, and through their daily school-life. (Department of Education and Skills, 1996, p. 3)

            Selanjutnya, kursus mengenai kewarganegaraan tidak di wajibkan bagi jenjang pendidikan menengah ke atas. Akan tetapi, beberapa sekolah menawarkan kurusus atau modul dalam sosiologi, politik, dan mata pelajaran lain yang berkaitan dengan kewarganegaraan dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa sekolah juga mungkin terlibat dalam beberapa program, termasuk dalam program  the Young Social Innovators  and Gaisce (President’s Award). Perwakilan siswa dan komunitas menyediakan beberapa aktivitas untuk mendukung Pendidikan Kewarganegaraan ke dalam jenjang pendidikan menengah lanjutan. Sebagai catatan di atas, the NCCA memberikan konsultasi dengan rekan kerja dalam pendidikan dan semua yang terlibat, telah mengembangkan draf silabus  terbaru untuk mata pelajaran di sekolah lanjutan atas  yang disebut  Sosial dan Politik.

B.  Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum

            Pendidikan Kewarganegaraan pada pendidikan sekolah primer, pembelajarannya disesuaikan dengan silabus dengan 4 ciri khusus sesuai pengelompokan usia, yakni: 1) jenjang usia dini (usia 1-6 tahun); 2) Kelas 1 dan 2 (usia 7-8 tahun); 3) Kelas 3 dan 4 (usia 9-10 tahun); dan 4) Kelas 5 dan 6 (usia 11-12 tahun). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang diajarkan masih bersifat umum dan tidak mengekang siswa dalam berpikir. Melalui beberapa pendekatan dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan siswa dapat belajar dengan suasana yang positif dan atmospir yang berbeda di sekolah. Satu-tiga tahun pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada tingkat pendidikan kedua, siswa dibelajarkan secara wajib mengenai kewarganegaraan, sosial dan pendidikan politik. Akan tetapi, pada pokok pembahasan “kewarganegaraan” siswa ditekankan untuk lebih paham baik secara teori dan praktik di lapangannya sebagai warga negara Irlandia.

            Selanjutnya, pada pendidikan dasar dan menengah, alokasi waktu untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan jenjang sekolah dasar dan menengah hanya 40 menit/ minggu. Diatur 4 bagian pembelajaran dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan, yakni: 1) Individu; 2) masyarakat; 3) Negara (Republik Irlandia); dan 4) Republik Irlandia dan pandangan luas dunia. 4 bagian dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terfokus pada 7 konsep khusus, yakni: 1) demokrasi; 2) hak dan tanggung jawab; 3) martabat manusia; 4) kemandirian; 5) pembangunan; 6) hukum; dan 7) pelayanan. Tujuan dari pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dasar-menengah agar siswa mampu menumbuhkembangkan perilaku dan nilai dalam mengidentifikasi masalah serta kesadaran dan kemandirian dalam belajar, menghargai perbedaan, tidak bersikap anarkis dalam menyelesaikan masalah, menghindari prasangka, diskriminasi dan keadilan sosial diberbagai tingkatan masyarakat.

            Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dasar menengah lanjutan melakukan pembiasaan melalui “Project Action”. Contoh pembiasaan. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dibagi menjadi beberapa kegiatan, yakni: 1) Tugas Individual; 2) Tugas kelompok; 3) Peduli terhadap sesama; 4) Survei sederhana; 4) Mendatagkan pembicara: 5) Observasi lapangan sesuai dengan subyek kajian. Kegiatan yang menunjang dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menempa siswa agar mampu membuka hubungan baik antara sekolah, masyarakat lokal dan luas. Pendidikan Kewarganegaraan ini dibelajarkan agar siswa mampu memahami perbedaan antara tugas kabupaten/kota dan negara dalam menjalankan kebijakan lokal, kepedulian serta hak asasi manusia dan hewan. Pembiasaan sikap dan nilai dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat terlihat dari pengendalian kelas, inisiatif/kesadaran, pemilihan secara demokrasi, dan turut serta dalam pengambilan keputusan. Sekolah dasar-menengah menekankan pada pertumbuhan sikap dan nilai pada diri siswa agar mampu bermanfaat dengan baik untuk patuh terhadap peraturan, melakukan kontrol pada pembangunan kebijakan dan masa depan. Prinsip pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan “learning by doing”. Dalam silabus ditekankan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dibelajarkan agar mampu mendorong siswa untuk berpikir kuat dalam mengembangkan nilai, sikap dan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari.

C.      Perubahan dan Perdebatan Pendidikan Kewarganegaraan di Republik Irlandia

            Pada tahun 1996, pemerintah Republik Irlandia baru mengesahkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah bagi siswa sekolah dasar-menengah. Di Republik Irlandia siswa sekolah menengah harus mengikuti test Pendidikan Kewarganegaraan secara formal agar mendapatkan surat keterangan lulus sekolah. Memberikan perhatian khusus terhadap plagiarisme dan mendukung penuh siswa melakukan proyek kerja dan menuliskan hasil laporannya sedikit demi sedikit. Dukungan secara berkelanjutan terhadap mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan perlu ditunjang secara online dan disokong dengan fasilitas yang menunjang dengan mendatangkan pelatih agar tercipta keadaan yang lebih baik. Republik Irlandia perlu melakukan pengukuran ulang secara menyeluruh terhadap tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sekolah dasar dan menengah agar sesuai dengan tujuan pendidikan. Proses konsultasi publik dalam menentukan silabus kebijakan baru dan masyarakat untuk siswa sekolah dasar-menengah dihasilkan dari timbal balik antara sekolah dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

            Guru-guru di Republik Irlandia mengajar sesuai dengan tingkat gelar pendidikan yang diraihnya di universitas keguruan. Beberapa guru di Republik Irlandia dalam mengejar gelar pendidikannya dengan bersekolah di universitas keguruan atau mengikuti pelatihan tambahan untuk mendapatkan lisensi tenaga profesional kependidikan. Guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan harus memenuhi syarat kelulusan dengan keterangan disiplin. Tahun 2006, dibuat undang-undang mengenai pendaftaran guru Pendidikan Kewarganegaraan dengan akreditas dan pemenuhan syarat sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh, baik untuk mengajar di sekolah dasar-menengah atau di universitas/perguruan tinggi. Bagi calon guru yang saat perkuliahannya mengambil jurusan Politik atau Sosiologi dapat mendaftar menjadi guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan syarat mengikuti pelatihan keguruan selama 5 tahun di universitas keguruan.

            Republik Irlandia tidak memberlakukan ujian nasional sebagai syarat kelulusan sekolah bagi siswa sekolah dasar- menengah. Akan tetapi, bagi siswa kelas 3 sekolah menengah akan diberikan soal ujian test berbagai mata pelajaran (matematik, Pendidikan Kewarganegaraan dan Irish) sebagai tanda telah menyelesaikan sekolah selama 3 tahun. Dalam ujian sekolah menengah khusus untuk pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, siswa ditugaskan membuat ‘paper’ menggunakan bahasa Irish atau Inggris sebagai salah satu kecakapan dalam pelajaran sosial. Penilaian Pendidikan Kewarganegaraan bisa dilihat dari presentase hasil tugas, yakni nilai 60% tugas lapangan dan nilai 40% tugas ujian tulis. Penilaian dan penjaminan mutu Pendidikan Kewarganegaraan dapat dilakukan dengan 3 tahapan, diantaranya: 1) menentukan ketetapan regulasi dan dukungan; 2) perencanaan dan persiapan; 3) keutamaan mengajar dan membelajarkan.

KESIMPULAN

            Berdasarkan masalah yang diajukan dalam makalah ini, serta dengan memperhatikan uraian pembahasan dalam makalah ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1.    Pada umumnya, Pendidikan Kewarganegaraan di Republik Irlandia dikenal dengan sebutan Civic and Citizenship Education. Akan tetapi setiap jenjang memiliki nomenklatur yang berbeda karena integrasi mata pelajaran itu sendiri. Pada pendidikan dasar pendidikan kewarganegaraan terintegrasi ke dalam mata pelajaran Sosial, Kepribadian, dan Pendidikan Kesehatan atau SPHE (Social, Personal and Health Education). Sedangkan pada jenjang pendidikan menengah, Pendidikan Kewarganegaraan yang merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri disebut sebagai Kewarganegaraan, Sosial dan Pendidikan Politik atau CSPE (Civic, Social and Political Education).

2.    Pada tahun 1996, pemerintah Republik Irlandia baru mengesahkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah bagi siswa sekolah dasar-menengah. Salah satu alasan dibelajarkannya Pendidikan Kewarganegaraan di Republik Irlandia yakni untuk penanaman dan penguatan ideologi kewarganegaraan dalam  diri peserta didik. Penanaman ideologi kewarganegaraan  dilakukan pada jenjang pendidikan dasar (primary education), sedangkan penguatan ideologi kewarganegaraan dilakukan pada jenjang pendidikan menengah (secondary education).

3.    Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang primary education dilaksanakan terintegrasi dengan mata pelajaran lain yakni dalam mata pelajaran Sosial, Kepribadian, dan Pendidikan Kesehatan atau SPHE (Social, Personal and Health Education). Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang primary education ini dilakukan terhadap peserta didik dengan kelompok usia: a) Usia 1-6 tahun (Kelas nol besar dan kecil; b) Usia 7-8 tahun (kelas 1 dan 2); c)Usia 9-10 tahun (kelas 3 dan 4); dan d) Usia 11-12 tahun (kelas 5 dan 6). Adapun muatan penting yang harus dibelajarkan terhadap peserta didik sebagai bentuk menanamkan ideologi kewarganegaraan adalah pengenalan diri, memahami peran diri, dan partisipasi. Sedangkan Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang secondary education dibelajarkan melalui mata pelajaran Kewarganegaraan, Sosial dan Pendidikan Politik atau CSPE (Civic, Social and Political Education). Sebagai bentuk penguatan ideologi kewarganegaraan, pada jenjang secondary education ini siswa wajib mempelajari konsep kewarganegaraan, sosial dan politik sebagai penguatan kompetensi warga negara. Dalam alokasi waktu 40 menit/minggu, Pendidikan Kewarganegaraan dibagi ke dalam 4 bahasan yakni: 1) Individu; 2) Masyarakat; 3) Negara; dan 4) Republik Irlandia dalam hubungan Internasional. Tujuannya adalah untuk menumbuhkembangkan perilaku dan nilai dalam mengidentifikasi masalah serta kesadaran dan kemandirian dalam belajar, menghargai perbedaan, tidak bersikap anarkis dalam menyelesaikan masalah, menghindari prasangka, diskriminasi dan keadilan sosial diberbagai tingkatan masyarakat. Melalui prinsip pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan “learning by doing”, maka dalam silabus ditekankan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dibelajarkan agar mampu mendorong siswa untuk berpikir kuat dalam mengembangkan nilai, sikap dan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Ainley, J., dkk. ICCS 2009 Encyclopedia: Approaches to Civic and Citizenship Education Around The World. ICCS IEA 09.

http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Irlandia.

http://indonesiapenulis.blogspot.com/2014/04/sejarah-dan-lambang-negara-republik.html.

http://id.scribd.com/doc/36712681/kajianrepublikIrlandia.

http://farhatunnisa23.blogspot.com/2014/06/makalah-irlandia.html.

http://indonesian.cri.cn/1/2006/12/20/1@55796.htm.

http://indonesiapenulis.blogspot.com/2014/04/sejarah-dan-lambang-negara-republik.html.

CITIZENSHIP EDUCATION IN CHINA

BAB I

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang

Mengamati serta mengkaji tentang perkembangan Civics Education di berbagai negara memang menjadi salah satu hal yang menarik. Selain dapat mengenal dan memahami karakter dan profil negara-negara yang ada di dunia, kita pun disajikan berbagai macam pengetahuan terkait dengan bagaimana sistem pendidikan yang diterapkan di masing-masing negara tersebut. Terlebih lagi menambah wawasan kita terkait bagaimana perkembangan serta penerapan Civics Education dalam sistem pendidikan di negara lain.

Dalam kajian ini, saya memilih negara China atau Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebagai tempat dimana Civics Education itu diimplementasikan. Jika dilihat dari kacamata sejarah Republik Rakyat Tiongkok disingkat RRT (Zhonghua Renmim Gongheguo) atau Tiongkok adalah sebuah negara yang terletak di wilayah Asia Timur yang beribu kota di Beijing. RRT juga disebut dengan Republik Rakyat Tiongkok atau RRC sejak 28 Juni 1967 hingga 14 Maret 2014. Negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia sekitar 1,35 Milyar jiwa dan memiliki luas wilayah 9,69 juta kilometer persegi, yang menjadikan Tiongkok sebagai negara terbesar ke empat di dunia.

Sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia, dengan populasi melebihi 1,35 milyar jiwa, yang penduduknya mayoritas bangsa Tionghoa. Tiongkok daratan merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk kepada kawasan dibawah pemerintahan RRT dan tidak termasuk kawasan administrasi khusus Hong Kong dan Makau, sementara Republik Tiongkok mengacu pada entitas lain yang dulu pernah menguasai Tiongkok sejak tahun 1912 hingga kekalahannya pada perang saudara Tiongkok.

Saat ini Republik Tiongkok hanya menguasai pulau Taiwan yang beribu kota di Taipei, oleh karena itu lazim disebut Tionghoa Taipei. RRT mengklaim wilayah Republik Tiongkok namun tidak memerintahnya, sedangkan Republik Tiongkok mengklaim terhadap seluruh Tiongkok Daratan yang saat ini dikuasai RRT.

Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah, lalu bagaimana Civics Education yang diterapkan oleh negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia tersebut. Dikaitkan juga dengan berbagai macam ciri khas yang menjadi keunikan RRT, baik dalam aspek sistem pendidikan, kurikulum, sistem persekolahan bahakn sistem politik dan pemerintahannya. Selengkapnya informasi seputar Civics Education di China akan dibahas dalam subtansi makalah ini. Makalah ini juga dapat dijadikan referensi sebagai pembanding dengan penerapan Civics Education di negara lainnya.

B.       Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang disusun dalam makalah ini adalah:

1.      Bagaimana Profil negara China?

2.      Bagaimana sistem pendidikan di China?

3.      Bagaimana Civics Education di China?

C.      Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan makalah ini adalah:

1.      Mengetahui Profil negara China

2.      Mengetahui bagaimana sistem pendidikan di China

3.      Mengetahui Bagaiaman Civics Education di China

D.      Manfaat Penulisan

Penyususnan makalah ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis makalah ini berguna untuk memberikan pengetahuan tentang bagaiamana pelaksanaan Civics Education di China. Adapun secara praktis makalah ini diharapakan dapat menjadi sumber pengetahuan dan informasi baik bagi penulis maupun bagi pembaca terkait dengan substansi yang diteliti.

BAB II

ISI

A.      Profil Negara China

Republik Rakyat Tiongkok 中华人民共和国 Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó (Mandarin) ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ Bügüde nayiramdaqu dumdadu arad ulus (Mongol) ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ Zhunghua Mimang Jitun Gyalkab (Tibet) جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىت Jungxua Xelq Jumhuriyiti (Uighur) Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz (Zhuang)
Bendera Lambang
Motto: —
Lagu kebangsaan:  义勇军进行曲 Yìyǒngjūn Jìnxíngqǔ
Ibu kota		Beijing 39°55′LU 116°23′BT
Kota terbesar		Shanghai 31°12′LU 121°30′BT
Bahasa resmi		Mandarin
Bahasa daerah yang diakui		Mongol Tibet Uighur Zhuang
Pemerintahan		Negara satu-partai
-	Presiden	Xi Jinping
-	Perdana Menteri	Li Keqiang
Legislatif		全国人民代表大会 Quánguó Rénmín Dàibiǎo Dàhuì
Pembentukan
-	Dinasti Xia didirikan	2100 SM
-	Penyatuan Tiongkok oleh Dinasti Qin	221 SM
-	Republik didirikan	1 Januari 1912
-	Republik Rakyat diproklamasikan	1 Oktober 1949
Luas
-	Total	9.596.961 km2 (3)
-	Perairan (%)	1,4
Penduduk
-	Perkiraan 2015	1.372.820.000 (1)
-	Kepadatan	142,4/km2 (84)
PDB (KKB)		Perkiraan 2015
-	Total	$18.976 triliun[1] (1)
-	Per kapita	$13.801[1] (88)
PDB (nominal)		Perkiraan 2015
-	Total	$11.212 triliun[1] (2)
-	Per kapita	$8.154[1] (74)
Gini (2010)		42,1 (sedang)[2]
IPM (2013)		▲ 0,719 (tinggi) (91)
Mata uang		Yuan (¥) (CNY)
Zona waktu		Waktu Standar Tiongkok (CST) (UTC+8)
Lajur kemudi		Kanan
Kode ISO 3166		CN
Ranah Internet		.cn dan .中国
Kode telepon		+86

Republik Rakyat Tiongkok disingkat RRT (Zhonghua Renmim Gongheguo) atau Tiongkok adalah sebuah negara yang terletak di wilayah Asia Timur yang beribu kota di Beijing. RRT juga disebut dengan Republik Rakyat Tiongkok atau RRC sejak 28 Juni 1967 hingga 14 Maret 2014. Negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia sekitar 1,35 Milyar jiwa dan memiliki luas wilayah 9,69 juta kilometer persegi, yang menjadikan Tiongkok sebagai negara terbesar ke empat di dunia.

Sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia, dengan populasi melebihi 1,35 milyar jiwa, yang penduduknya mayoritas bangsa Tionghoa. Tiongkok daratan merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk kepada kawasan dibawah pemerintahan RRT dan tidak termasuk kawasan administrasi khusus Hong Kong dan Makau, sementara Republik Tiongkok mengacu pada entitas lain yang dulu pernah menguasai Tiongkok sejak tahun 1912 hingga kekalahannya pada perang saudara Tiongkok.

Saat ini Republik Tiongkok hanya menguasai pulau Taiwan yang beribu kota di Taipei, oleh karena itu lazim disebut Tionghoa Taipei. RRT mengklaim wilayah Republik Tiongkok namun tidak memerintahnya, sedangkan Republik Tiongkok mengklaim terhadap seluruh Tiongkok Daratan yang saat ini dikuasai RRT.

Tiongkok memiliki ekonomi paling besar dan paling kompleks di dunia selama lebih dari dua ribu tahun, beserta dengan beberapa masa kejayaan dan kejatuhan. Sejak diperkenalkannya reformasi ekonomi tahun 1978, Tiongkok menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Per 2013, negara ini menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia berdasarkan total nominal GDP dan PPP, serta menjadi eksportir dan importir terbesar di dunia. Tiongkok adalah negara yang memiliki senjata nuklir dan memiliki tentara aktif terbesar dunia, dengan belanja militer terbesar kedua dunia. RRT menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1971, di mana ia menggantikan Republik Tiongkok sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Tiongkok juga menjadi anggota berbagai macam organisasi lain seperti WTO, APEC, BRICS, Shanghai Cooperation Organization, BCIM dan G-20. Tiongkok adalah kekuatan besar di Asia, dan menjadi superpower yang potensial menurut beberapa pengamat.

Setelah Perang Dunia II, Perang Saudara Tiongkok antara Partai Komunis Tiongkok dan Partai Nasionalis Kuomintang berakhir pada 1949 dengan pihak komunis menguasai Tiongkok Daratan dan Kuomintang mengundurkan diri ke pulau Taiwan dan beberapa pulau-pulau lepas pantai di Fujian. Pada 1 Oktober 1949, Mao Zedong memproklamasikan Republik Rakyat Tiongkok dan mendirikan sebuah negara komunis, namun tidak mencoba untuk menguasai pulau Taiwan.

Para pendukung kebijakan Maoisme mengatakan bahwa di bawah Mao, persatuan dan kedaulatan Tiongkok dapat dipastikan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir, dan terdapat perkembangan infrastruktur, industri, kesehatan, dan pendidikan, yang mereka percayai telah membantu meningkatkan standar hidup rakyat. Mereka juga yakin bahwa kampanye seperti Lompatan Jauh ke Depan dan Revolusi Kebudayaan penting dalam mempercepat perkembangan Tiongkok dan menjernihkan kebudayaan mereka. Pihak pendukung juga ragu terhadap statistik dan kesaksian yang diberikan mengenai jumlah korban jiwa dan kerusakan lainnya yang disebabkan kampanye Mao. Mereka mengatakan bahwa kelaparan ini disebabkan musibah alam; ada juga yang meragukan jumlah kematian akibat kelaparan tersebut, atau berkata bahwa lebih banyak orang mati karena kelaparan atau sebab politis lainnya pada masa pemerintahan Chiang Kai Shek (1928-1949).

Setelah kegagalan ekonomi yang dramatis pada awal 1960-an, Mao mundur dari jabatannya sebagai ketua umum Tiongkok. Kongres Rakyat Nasional melantik Liu Shaoqi sebagai pengganti Mao. Mao tetap menjadi ketua partai namun dilepas dari tugas ekonomi sehari-hari yang dikontrol dengan lebih lunak oleh Liu Shaoqi, Deng Xiaoping dan lainnya yang memulai reformasi keuangan.

Pada 1966 Mao meluncurkan Revolusi Kebudayaan, yang dilihat lawan-lawannya sebagai balasan terhadap rival-rivalnya dengan memobilisasi para remaja untuk mendukung pemikirannya dan menyingkirkan kepemimpinan yang lunak pada saat itu, namun oleh pendukungnya dipandang sebagai sebuah percobaan demokrasi langsung dan sebuah langkah asli dalam menghilangkan korupsi dan pengaruh buruk lainnya dari masyarakat Tiongkok. Kekacauan pun timbul namun hal ini segera berkurang di bawah kepemimpinan Zhou Enlai di mana para kekuatan moderat kembali memperoleh pengaruhnya. Setelah kematian Mao, Deng Xiaoping berhasil memperoleh kekuasaan dan janda Mao, Jiang Qing beserta rekan-rekannya, Kelompok Empat, yang telah mengambil alih kekuasaan negara, ditangkap dan dibawa ke pengadilan.

Menurut definisi resminya, RRT merupakan suatu negara komunis karena ia memang merupakan negara komunis pada abad ke-20 yang lalu. Secara resmi ia masih dikenal sebagai negara komunis, meskipun sejumlah ilmuwan politik kini tidak mendefinisikannya lagi sebagai negara komunis. Tiada definisi yang tepat yang dapat diberikan kepada jenis pemerintahan yang diamalkan negara ini, karena strukturnya tidak dikenal pasti. Salah satu sebab masalah ini ada adalah karena sejarahnya, Negara Tiongkok merupakan negara yang diperintah oleh para kaisar selama 2000 tahun dengan sebuah pemerintahan pusat yang kuat dengan pengaruh Konfusianisme. Setelah era monarki berakhir pada tahun 1911, Tiongkok diperintah secara otokratis oleh Partai Nasionalis Kuomintang dan beberapa panglima perang. Kemudian setelah 1949 pemerintahan dilanjutkan oleh Partai Komunis Tiongkok.

Pemerintah RRT sering dikatakan sebagai otokratis, komunis dan sosialis. Ia juga dilihat sebagai kerajaan komunis. Anggota komunis yang bersayap lebih ke kiri menjulukinya negara kapitalis. Memang, negara Tiongkok semakin lama semakin menuju ke arah sistem ekonomi bebas. Dalam suatu dokumen resmi yang dikeluarkan baru-baru ini, pemerintah menggariskan administrasi negara yang demokratis, meskipun keadaan sebenarnya di sana tidak begitu.

Pemerintah RRT dikawal oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan pemimpin negara dipilih langsung oleh Partai melalui Kongres. Walaupun terdapat sedikit-banyak gerakan ke arah liberalisasi, seperti pemilihan umum yang sekarang diadakan di tingkat desa dan sebagian badan perwakilan, partai ini terus memiliki mengawasi, terutama atas pemilihan jabatan-jabatan pemerintahan. Walaupun negara menggunakan cara otokratis untuk mengusir elemen-elemen penentangan terhadap pemerintahannya, pada masa yang sama pemerintah juga mencoba mengurangi penentangan dengan memajukan ekonomi, membenarkan tunjuk perasaan pribadi, dan melayani para penentang yang dianggap tidak berbahaya terhadap pemerintah secara lebih adil.

Penyaringan terhadap dakwah-dakwah politik juga rutin, dan RRT secara tegas menghapuskan protes atau organisasi apa pun yang dianggapnya berbahaya terhadap pemerintahannya, seperti yang terjadi di Demonstrasi Tiananmen pada tahun 1989. Akan tetapi, media republik rakyat ini semakin aktif menyiarkan masalah sosial dan menghebohkan gejala 'penyogokan' di peringkat bawahan pemerintahan. RRT juga begitu berhasil menghalangi gerakan informasi, dan ada masanya mereka terpaksa mengganti polisi mereka sebagai tindakan balas terhadap protes rakyat. Walaupun penentangan berstruktur terhadap PKT tidak dibenarkan sama sekali, demonstrasi rakyat semakin lama semakin kerap dan dibiarkan.

Popularitas Partai di kalangan rakyat sukar diukur, karena tiada pemilu di tingkat nasional, dan apabila orang Tiongkok ditanya secara sendirinya pula, ada sebagian yang menyokong dan ada pula yang membangkang, namun sebagian besar menolak mengomentari masalah politik. Secara umum, banyak dari mereka yang suka akan peranan pemerintahan mengabadikan stabilitas, yang membolehkan ekonomi maju tanpa masalah apa pun. Antara masalah-masalah politik yang utama di Tiongkok adalah kesenjangan sosial di antara kaya dan miskin dan gejala suap yang berlaku karena biokrasi pemerintahan.

Terdapat juga partai politik yang lain di RRT, walaupun mereka hanya sekadar sub-partai atau partai yang rapat dengan PKT. PKT mengadakan dialog dengan mereka melalui suatu badan perhubungan khusus, yang dinamai Dewan Perhubungan Cadangan Rakyat Tiongkok yang dipertimbangkan RRT. Cara ini lebih disukai pemerintahan dibandingkan pemilu. Kendati begitu, partai ini secara totalnya tidak memberi kesan apa pun terhadap polisi dan dasar-dasar kerajaan. Fungsi badan perhubungan khusus ini lebih kepada mata luaran CPP, walaupun terdapat pengawai badan ini di semua tingkat pemerintahan.

Selain itu, Tiongkok terlibat dalam beberapa pertentangan wilayah lainnya:

• Taiwan, dikuasai Republik Tiongkok, diklaim Republik Rakyat Tiongkok. (Lihat pula: Status politik Taiwan)
• Aksai Chin, dikuasai RRT, diklaim oleh India
• Kepulauan Paracel, dikuasai RRT, diklaim oleh Vietnam dan Republik Tiongkok
• Kepulauan Spratly, dipertentangkan antara RRT, Taiwan, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam
• Kepulauan Diaoyu/Kepulauan Senkaku, dikuasai Jepang, diklaim oleh RRT dan Republik Tiongkok
• Arunachal Pradesh/Tibet Selatan, dikuasai India, diklaim oleh RRT

B.       Sistem Pendidikan di China

Dalam sepuluh tahun terakhir ini, China mengalami kemajuan yang sangat pesat di berbagai bidang, termasuk dalam bidang Pendidikan. Banyak warga asing menuntut ilmu di China, termasuk warga Indonesia. Hal ini dikarenakan tidak hanya sistem pendidikan di China yang sudah baik, tapi juga dari biaya yang cukup murah dibandingkan dengan negara lain seperti: Amerika, Inggris, Singapura.

Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Ling Langing (mantan Wakil PM China), berjudul Education for 1.3 Biliion (Pearson Education and China : Foreign Language Teaching & Research Press, 2005), China menjalankan reformasi pendidikan, reformasi tersebut menyatakan bahayanya sistem pendidikan yang terlalu menekankan hapalan, drilling, cara mengajar yang kaku dan sistem pendidikan yang hanya berorientasi untuk lulus ujian. Ia juga terinspirasi pemikiran Howard Gardner tentang mulitiple intelligences dan antusias untuk menerapkannya dalam sistem pendidikan di China. Inilah penyebab uatama kemajuan pesat dunia pendidikan di China.   

     A.  Jenjang Pendidikan

Jenjang pendidikan di China dengan di Indonesia tidak jauh berbeda. Dimana ada tingkat sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi. China mengadakan pendidikan gratis selama 9 tahun  inilah yang membuat jangkauan pendidikan di cina tidak hanya milik warga kelas atas melainkan seluruh warga China karena dari kecil sudah ditanamkan pendidikan dalam diri mereka.

1.      Pra Pendidikan Dasar

Anak-anak di China memulai pendidikan formal pada usia 3 tahun dengan masuk pra sekolah yang berlangsung selam 3 tahun. Sama halnya dengan Indonesia terdapat PAUD, dan TK namun waktunya tidak ditentukan.

2.      Pendidikan Dasar

Dilanjutkan masuk sekolah dasar pada usia 6 tahun. Sekolah Dasar di China berlangsung selama 6 tahun dengan mata pelajaran utama Bhasa China, Matematika, Sejarah, Geografi, Sains, dan sebagainya. Selain itu ada juga pendidikan moral dan politik dasar. Dukungan besar juga diberikan untuk pendidikan jasmani.

Sekolah dasar di China hampir sama dengan di Indonesia yaitu berlangsung 6 tahun, namun terletak perbedaan pada pelajarannya. Menurut saya pelajaran di China lebih rumit untuk anak usia 6-12 tahun, biasanya di Indonesia mata kuliah seperti geografi, sejarah, dan politik dasar diajarkan pada sekolah menengah.

3.      Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah dibagi menjadi 2 bagian yaitu pendidikan menengah akademis dan pendidikan menengah kejuruan/khusus/teknik. Sekolah menengah akademis dibagi menjadi dua level, yaitu junior dan senior. Level junior dimulai pada usia 12 tahun dan berlangsung selama 3 tahun. Untuk masuk ke tingkat senior, mereka harus lulus tes yang akan menentukan apakah mereka dapat lanjut ke tingkat senior atau mengikuti kelas kejuruan. Level Senior dimulai pada usia 15 tahun berlangsung selama 2 atau 3 tahun. Di Sekolah Menengah Senior, murid-murid memilih untuk mengikuti kelas sains atau sosial. Lulusannya diarahkan untuk lulus Ujian Masuk Perguruan Tinggi Nasional. Olahraga dan politik juga dimasukkan ke dalam kurikulum.

Sekolah kejuruan memiliki program antara 2 sampai 4 tahun dan memberikan pelatihan keahlian di bidang pertanian, manajerial, ketenagakerjaan dan teknik. Sekolah teknik menawarkan program 4 tahun untuk melatih siswanya. Sekolah jenis ini diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terlatih. Hal ini  juga ada  di Indonesia yaitu : SMP, SMA, dan SMK.

4.       Pendidikan Tinggi

Apapun jenis pendidikan tingginya siswa di China  harus lulus Ujian Masuk Perguruan Tinggi Nasional seperti SNMPTN yang berlangsung pada bulan Juli dan diadakan pemisahan antara kelas sosial dan sains. Penempatan jurusan ditentukan oleh hasil tes.

Pendidikan tinggi menawarkan program akademik dan kejuruan. Sebenarnya ada banyak universitas dan college di China tetapi tingkatan dan kualitasnya sangat bervariasi. Beberapa yang terkenal misalnya Beijing University dan Shanghai’s University. Umumnya siswa harus menjalankan 4-5 tahun untuk mendapatkan gelar sarjana. Untuk masuk tingkat master dan doktoral, mereka juga harus lulus ujian. Selain universitas ada college yang menawarkan 2 atau 3 tahun dengan jenis pendidikan kejuruan yang setera dengan diploma dan dapat meningkatkan gelarnya menjadi sarjana.

B. Sistem Pembelajaran

Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa China tidak melakukan konsep belajar menghafal, cara mengajar yang kaku yang hanya bertujuan untuk lulus ujian saja. Melainkan sistem pendekatan atau sistem pembelajaran di China menekankan pada penguasaan materi, konsep, dan penguasaan keterampilan bagi para siswanya dengan cara siswa diajarkan dan diarahkan untuk memahami dan mengalami suatu hal yang sedang dipelajarinya. Dengan pendekatan pembelajaran seperti ini siswa lebih dapat dengan mudah mencerna pelajaran dan pemahaman yang telah didapatnya dapat terinternalisasi sepenuhnya dalam diri. Selain itu sarana dan pra sarana sekolah di China sangat mendukung proses pembelajaran. Sistem pembelajaran ini sangat baik untuk diterapkan hanya saja di Indonesia sendiri sarananya kurang mendukung, contohnya dalam laboratorium saja banyak terdapat mikroskop yang rusak, hal ini sangat menganggu proses pembelajaran di laboratorium.

C.    Tenaga Pengajar

Sistem pendidikan China lebih terbuka. Guru dikelompokan berdasarkan kualitas. Siswa bebas mengevaluasi kualitas guru secara objektif, mulai dari guru berkompeten sampai guru yang tidak qualified.

Pada tahun 1990, China memiliki 13,45 juta tenaga pengajar dengan perincian 5,58 juta guru SD; 3,63 juta guru-guru Sekolah Menengah; dan 394.500 adalah guru di Perguruan Tinggi regular. Adapun standar untuk menjadi guru di Cina adalah melalui pendidikan dalam jabatan (inservice training) yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dengan biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh negara.

China sangat menempatkan guru sebagai prioritas dalam sistem pendidikan mereka. Selama lebih dari 100 tahun, pendidikan guru secara sistematis telah dilakukan di China dan telah berkontribusi pada terciptanya korps guru di negeri itu. Pendidikan guru di China saat ini menekankan pada perubahan pemikiran tentang pendidikan, konsep, materi dan metode pembelajaran, terutama moralitas guru. Semuanya dilakukan sebagai jawaban atas permintaan akan pentingnya mudernisasi pendidikan, orientasi global, dan masa depan.

Reformasi pendidikan dan kebutuhan realitas global mendorong pemerintah China untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas guru-guru baru. Pemerintah China menyediakan pendidikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan pelayanan guru-guru sekolah, melakukan pemerataan guru hingga ke daerah-daerah terpencil, dan mendorong berkembangnya institusi pelatihan guru. Semua dilakukan sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memajukan pendidikan di China.

Dengan kata lain, China sangat mementingkan dan memperhatikan profesi guru sehingga nantinya akan menghasilkan guru yang berkompeten , berbeda sekali dengan di Indonesia, nasib guru di Indonesia, nasib guru di Indonesia terlebih-lebih di daerah terpencil sangat menyedihkan diabaikan, bagaimana mungkin menjadikan guru yang kompoten? Bahkan saat ini banyak orang yang tidak ingin menjadi guru.

D.    Kurikulum

Reformasi yang dilakukan China di dunia pendidikan secara langsung menguah kurikulum sekolah dimana ditekankan pada pengembangan potensi yang dimiliki siswa, kurikulum diarahkan untuk memfasilitasi potensi yang dimiliki siswa agar berkembang optimal. di China tidak terlalu menekankan kepada hapalan dan orientasi untuk lulus ujian (kognitif) karena dianggap dapat membunuh karakter anak, misalnya PR yang terlalu banyak, pelajaran yang terlalu berat, orientasi hapalan dan drilling, yang kesemuanya dapat membebani siswa baik secara fisik, mental maupun kejiwaan. Sistem sekolah di China mewajibkan setiap muridnya untuk berlatih olahraga selama paling tidak satu jam sebelum pelajaran dimulai. Kegiatan lain seperti memasak juga menjadi salah satu bagian penting yang harus dialamai oleh siswa disamping menekuni bidang seni budaya.

Sistem penilaian di China juga berkaitan dengan sistem ujian. Sekolah Dasar dan Menengah melaksanakan empat macam ujian, yaitu : ujian semester, ujian tahunan, ujian akhir sekolah, dan ujian masuk SMP/ SMA. Ujian masuk SMP terbatas pada mata pelajaran Bahasa China dan Matematika, sedangkan ujian masuk SMA pelaksanaannya digabungkan dengan ujian akhir SMP. Untuk masuk Perguruan Tinggi, dilakukakn Ujian Seleksi Nasional dengan pemisahan antara pilihan ilmu science dan ilmu sosial.

Pendidikan di china menggunakan system kredit dan dapat melanjutkan ke jenjang selanjutnya apabila telah memenuhi angka kredit sedangkan di Indonesia, hal tersebut dilaksanakan pada jenjang perguruan tinggi.

Tingkatan Pendidikan di China terdapat Pendidikan khusus. Sedangkan di Indonesia tidak ada tingkatan pendidikan khusus. Muatan dari materi kimia yang diajarkan lebih menekankan pada aplikasi dan lingkungan. Sedangkan di Indonesia aplikasi dan lingkungan tidak begitu diutamakan.

Perbedaan yang lain terletak pada pemahaman mata pelajaran dan praktiknya, China lebih menekankan praktiknya. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa pendidikan di Indonesia lebih menekankan konsep. Di China terdapat beberapa lembaga atau sistem penjamin mutu program China, lembaga tersebut termasuk lembaga-lembaga besar.

E.     Tanggung Jawab Dari Departemen Pendidikan China

Tanggung jawab Departemen Pendidikan harus meliputi:

1.      Untuk menyusun strategi, kebijakan dan rencana untuk reformasi pendidikan dan pengembangan; dan untuk menyusun aturan dan peraturan yang relevan, dan mengawasi pelaksanaannya.

2.      Untuk mengambil alih keseluruhan perencanaan, koordinasi dan pengelolaan semua bentuk pendidikan di berbagai tingkatan; merumuskan, bekerja sama dengan departemen terkait, standar untuk pengaturan-up sekolah dari semua jenis di berbagai tingkat; untuk memandu reformasi metode pendidikan dan pengajaran; dan untuk memimpin statistik, analisis, dan pelepasan informasi pendidikan dasar.

3.      Untuk mempromosikan serba pengembangan pendidikan wajib dan pendidikan yang adil; untuk memimpin makro-bimbingan dan koordinasi wajib belajar; dan untuk mengarahkan pendidikan reguler sekolah menengah, pendidikan pra-sekolah, dan pendidikan khusus.
Untuk meletakkan persyaratan dan dokumen dasar untuk mengajar di pendidikan dasar; untuk mengatur pemeriksaan dan persetujuan dari materi kursus bersatu untuk pendidikan dasar; dan untuk melanjutkan pendidikan berkualitas yang berorientasi dengan cara yang serba.

4.      Untuk memberikan bimbingan untuk pengawasan pendidikan nasional, mengatur dan mengarahkan pemeriksaan dan evaluasi pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun dan kampanye literasi di kalangan muda dan setengah baya, dan untuk memantau kualitas dan tingkat pengembangan pendidikan dasar.

5.      Untuk memberikan bimbingan untuk pengembangan dan reformasi pendidikan kejuruan kerja yang berorientasi; untuk merumuskan katalog kurikulum untuk pendidikan menengah kejuruan, dokumen untuk bimbingan pengajaran, dan standar penilaian mengajar; untuk meningkatkan kompilasi bahan ajar untuk pendidikan menengah kejuruan dan untuk meningkatkan konseling kerja.

6.      Untuk mengarahkan pembangunan dan reformasi pendidikan tinggi, dan lebih memperdalam reformasi sistem administrasi perguruan tinggi di bawah afiliasi langsung dari Kementerian Pendidikan.
Untuk merumuskan katalog kurikulum dan dokumen untuk bimbingan mengajar; untuk memeriksa dan memverifikasi, bekerja sama dengan departemen terkait, pendirian, mengubah nama, penghapusan dan penyesuaian lembaga pendidikan tinggi; untuk melakukan implementasi dan koordinasi Proyek 211 dan Project 985; untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan semua bentuk pendidikan tinggi dan pendidikan berkelanjutan; dan untuk memberikan bimbingan bagi peningkatan penilaian pendidikan yang lebih tinggi.

7.      Untuk mengambil alih pengelolaan keseluruhan dana pendidikan di bawah yurisdiksi Kementerian ini, mengambil bagian dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan dan alokasi dana pendidikan, dan investasi modal dalam pembangunan untuk tujuan pendidikan, dan untuk mempersiapkan statistik dari dana untuk pendidikan di seluruh negeri.

8.      Untuk merencanakan dan mengarahkan pekerjaan pendidikan bagi kelompok etnis minoritas, dan untuk mengkoordinasikan bantuan pendidikan kepada kelompok etnis minoritas dan daerah etnis minoritas.

9.      Untuk mengarahkan pekerjaan ideologi dan politik pendidikan, moral, fisik, kesehatan, seni, dan pendidikan pertahanan nasional di semua jenis sekolah di berbagai tingkatan; dan untuk mengarahkan pembangunan Partai di lembaga-lembaga pendidikan tinggi.

10.  Untuk mengelola pekerjaan guru; untuk merumuskan dan mengawasi pelaksanaan standar untuk kualifikasi bagi guru dari berbagai jenis dan di berbagai tingkatan bersama-sama bekerja sama dengan departemen terkait; dan untuk mengarahkan pelatihan orang untuk sistem pendidikan.

11.  Untuk mengelola ujian masuk untuk kredensial akademik untuk pendidikan tinggi dan administrasi catatan status pendaftaran siswa; untuk membuat rencana perekrutan untuk pendidikan tinggi bekerja sama dengan departemen terkait; untuk mengambil bagian dalam menyusun kebijakan lapangan kerja bagi lulusan perguruan tinggi dan universitas; dan untuk mengarahkan perguruan tinggi reguler dan universitas dalam pekerjaan mereka untuk memfasilitasi berburu pekerjaan lulusan dan awal bisnis mereka sendiri.

12.  Untuk merencanakan dan memandu penelitian oleh lembaga pendidikan tinggi dalam ilmu alam, filsafat dan ilmu-ilmu sosial; untuk mengkoordinasikan dan membimbing lembaga pendidikan tinggi untuk mengambil bagian dalam pengembangan sistem inovasi nasional, dan melaksanakan proyek-proyek kunci Negara dan program untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; untuk memandu pembangunan dan pengembangan inovasi ilmiah dan teknologi dari lembaga pendidikan tinggi; untuk mengarahkan informatisation pendidikan dan mempromosikan integrasi produksi, pengajaran dan penelitian.

13.  Untuk mengatur dan membimbing pertukaran pendidikan internasional dan kerjasama; merumuskan kebijakan program untuk mahasiswa Cina yang belajar di luar negeri dan mahasiswa asing yang belajar di Cina, program pendidikan bersama oleh lembaga pendidikan Cina dan asing, dan manajemen sekolah untuk anak-anak dari warga negara asing. Untuk merencanakan, mengkoordinasikan dan mengarahkan pekerjaan mempromosikan bahasa Cina di dunia. Untuk melaksanakan kerja sama pendidikan dan pertukaran dengan Hong Kong, Macau dan Taiwan.

14.  Untuk merumuskan pedoman dan kebijakan untuk standarisasi nasional dan promosi bahasa Cina lisan dan tertulis; untuk mengkompilasi menengah dan jangka panjang rencana untuk pengembangan bahasa Cina; untuk merumuskan standar dan kriteria untuk Cina dan bahasa dari kelompok etnis minoritas dan untuk mengatur dan mengkoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan standar dan kriteria; untuk mengarahkan mempopulerkan Mandarin dan pelatihan guru Putonghua.

15.  Untuk mengambil alih pekerjaan penganugerahan gelar akademik; bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem conferral untuk gelar akademik; bertanggung jawab untuk pekerjaan terhadap timbal balik internasional di gelar akademik, saling pengakuan gelar akademik dan sebagainya.

16.  Melakukan koordinasi antara departemen Negara dan UNESCO untuk kerjasama di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan daerah lainnya; untuk mengambil alih penghubung dari departemen Negara dengan Sekretariat UNESCO dan lembaga-lembaga dan organisasi terkait.

17.  Untuk melaksanakan pekerjaan lainnya yang diberikan oleh Dewan Negara.

C. Pendidikan Kewarganegaraan di China

Pendidikan Kewarganegaraan di China sangat erat dan melekat dengan pendidikan moral. Pendidikan moral di China itu sendiri sering dikaitkan dengan kehidupan politik. Seperti yang dinyatakan Wing On Lee dan Chi Hang Ho (2005: 413), istilah ‘pendidikan moral‛ (daode jiaoyu) disebut juga pendidikan politik (sixiang jiaoyu) atau pendidikan politik (zhengzhi jiaoyu) dan atau pendidikan ideopolitik, sehingga kualitas moral bagai dua sisi mata uang yaitu sama kualitasnya dengan kualitas ideomoral dan atau moral-ideopolitik (sixiang zhengzhi suzhi). Tiga istilah tersebut digunakan secara bertukaran dalam literatur pendidikan di Cina.

Pendidikan moral di China difungsikan sebagai sarana sosialisasi politik, selain itu pendidikan moral juga menjadi alat untuk mentransmisikan nilai-nilai ideologi politik. Sasaran dari kegiatan sosialisasi politik tersebut tidak hanya kepada siswa tapi ditujukan juga kepada masyarakat secara luas.

Dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Partai Komunis Cina (1988), Notice on Reforming and Strengthening the Moral Education Work in Secondary and Primary Schools, ‛moral education is ideological and political education. It plays an important role in upholding the socialist nature of the school‛ (sebagaimana dikutip Lee dan Ho, 2005: 414).

Berdasarkan dokumen tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan moral merupakan pendidikan ideologi dan politik secara bersamaan. Dengan demikian, perubahan politik mempengaruhi perkembangan pendidikan politik di China. Hal serupa juga berarti bahwa pendidikan moral mencerminkan perubahan politik (Lee dan Ho, 2005: 414).

Wing On Lee (2006:5) menyatakan tentang karakteristik pendidikan kewarganegaraan di negara-negara Asia dapat membantu pemahaman kita terhadap keberadaan pendidikan moral yang menjadi aspek pokok kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Cina. Termasuk pendidikan kewarganegaraan di China yang identik dengan istilah pendidikan moral. Sebagaimana dinyatakan oleh Kennedy dan Fairbother (2004, dalam Lee, 2006: 5) bahwa pendidikan kewarganegaraan Asia ditandai oleh konsepsi-konsepsi keutamaan moral dan nilai-nilai personal.

Dalam kasus di China, sebagaimana telah dipaparkan di muka, pendidikan kewarganegaraan merupakan kombinasi dari ‛civic education, moral education, political education and ideological education‛ ( Lee, 2006: 5). 

Dalam sistem pendidikan nasional China ada konsep deyu, yang artinya sama dengan pendidikan moral. Meskipun demikian, Deyu memiliki pengertian lebih luas tidak hanya untuk pendidikan moral, tetapi juga pendidikan ideologis dan politik, termasuk pelajaran hukum, kesehatan (fisik dan mental), pelajaran yang berkaitan dengan bekerja dan banyak kegiatan lainnya untuk pendidikan umum siswa. (Li Ping, Zhong Minghua, Lin Bin dan Zhang Hongjuan, 2004: 449-450).

Pendidikan kewarganegaraan dalam bentuk pendidikan moral di China secara ringkas dapat dilihat kontinum perkembangannya sejak 1949 hingga sejak 1993. Pada periode 1949-1978, pendidikan moral berorientasi politik, yang dalam pelaksanaannya mendasarkan diri kepada Common Framework for Chinese People’s Political Negotiations Partai Komunis Cina. Tugas utama pendidikan moral ketika itu ialah untuk menghancurkan ideologi-ideologi para feodalis, borjuis dan fasis, serta menanamkan keutamaan-keutamaan nasional seperti mencintai tanah air, mencintai rakyat, mencintai buruh, mencintai ilmu, dan mencintai kekayaan publik (CCP 1949 dalam Lee dan Ho, 2005: 419).

Pada periode 1978-1993, secara gradual pendidikan moral menjadi independen dari politik. Pada Pleno Ketiga dari Kongres Nasional Kesebelas (1979), dilahirkan sebuah dokumen ‚Behavioural Code for Primary and Secondary Students‛ (PRCMOE, 1979). Dari dokumen itu, tugas pendidikan moral adalah menanamkan cita-cita, kualitas moral, budaya dan disipilin siswa; afektivitas terhadap tanah air sosialis dan kewirausahaan sosialis; dedikasi terhadap pembangunan Negara; haus ilmu pengetahuan baru; dan kemauan untuk berpikir dan keberanian untuk kreatif.

Pada 1988 pun dilahirkan satu dokumen lainnya, yaitu Outline of Moral Education Secondary School yang diterapkan secara penuh pada 1991. Arti penting dokumen ini ialah bahwa pendidikan moral tidak lagi diembel-embeli dengan kata ’ideologi.’ Pendidikan moral mulai memfokuskan kepada kurikulum kewarganegaraan semata. Dokumenn Outline itu mewajibkan pengajaran materi dan pendekatannya kepada aspek-aspek nilai, sikap dan perilaku (Lee dan Ho, 2005: 419-420). Fokus utama Outline mencakup:

 Sosialisme dan kolektivisme berdasarkan atas patriotisme

 Standar moral dan perilaku siswa,dan

Adopsi sebuah pendekatan motivasional untuk mengembankan kepercayaan diri (self-esteem), kemandirian (self-reliance), dan kekuatan diri siswa (Lee dan Ho,2005: 420)

Pengembangan pendidikan moral sebagai bentuk khas civic education di China, didasarkan kepada sejumlah dokumen-dokumen Partai Komunis China (PKC) dan Pemerintah China itu sendiri. Antara PKC dan Pemerintah China itu sendiri adalah dua sisi sebuah mata uang. PKC dengan Polit Biro-nya merupakan lembaga yang menentukan jalannya pemerintahan di China. Dengan demikian pendidikan moral yang dilaksanakan di China merupakan produk kebijakan lembaga tersebut, yang tentu saja nilai-nilai moral dasarnya mendasarkan diri pada asas dan cita-cita partai yang mendasarkan diri pada Marxisme-Leninisme, ajaran Ketua Mao Zedong, Pikiran Deng Xiaping dan nasionalisme China itu sendiri (Li Ping, Zhong Minghua, Lin Bin dan Zhang Hongjuan, 2004: 459).

Pendidikan nasional China memiliki tujuan-tujuan untuk:

Ø  to understand through local changes the great changes brought about in China by the reform and opening up policy and socialist market economy led by the CPC, and to understand that Marxism-Leninism, Mao Zedong Thought, Deng Xiaoping Theory and `the important thought of The Three Represents' are the guiding ideology in building socialism with Chinese characteristics;

Ø  to understand the Party's basic line on the primary stage of socialism, the country's basic economic and political system at the present stage, and the superiority of the socialist system in producing social wealth and benefiting the people;

Ø  to understand the objectives of building a well-off society in an all-round way and unbalanced social development so as to strengthen the mission sense of building socialist China;

Ø  to understand the country's achievements in science, technology and educational development, to know about the gap between China and developed countries, to understand the realistic meaning of implementing the strategy of promoting the progress of the country with science and technology;

Ø  to know the conditions of the population, resources and environment, to understand the policies of family planning, environmental protection, rational utilization of resources, and to establish long-lasting sustainable development;

Ø  to understand that the development of such a united multiethnic country depends on all the people's solidarity, cooperation, hard work and common development, and

Ø  to learn about the fine tradition of the Chinese nation and carry forward and cultivate the national spirit by one's own deeds, so as to promote socialist spiritual civilization and safeguard national steadiness and ethnic solidarity;

Ø  to understand the developmental trend of the contemporary world, to know the status and function of China in the world, to know the opportunities and challenges facing China, to learn survival skills, to establish global concepts, to maintain world peace;

Ø  to understand the common ideal for all Chinese nationalities and try to work hard in one's career and make a contribution to society ( sebagaimana dikutip Zhan Wansheng dan Ning Wujie, 2004: 523).

Sementara itu, derivasi tujuan pendidikan nasional China dalam kurikulum pendidikan moral adalah bertujuan untuk:

Ø  enhance their moral dispositions;

Ø  help them form healthy psychological traits;

Ø  initiate their legal awareness;

Ø  strengthen their sense of social responsibility and behaviour;

Ø  assist them in the pursuit of higher ideological and ethical standards, over and above observing the basic code of conduct;

Ø  and guide them in carrying forward the national spirit and fostering a common ideal for socialism with Chinese characteristics (dalam Zhan Wansheng dan Ning Wujie, 2004: 519)

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat kita pahami bahwa setiap negara memiliki perbedaan dan karakteristik yang khas dalam menerapkan sistem pendidikannya, tidak terkecuali dengan pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan. Setiap karakteristik yang muncul dalam penerapan pendidikan kewarganegaraan di masing-masing negara itu dipengaruhi oleh latar belakang sejarah, sistem sosial dan sistem politik serta sistem nilai dan budaya yang dianut oleh negara tersebut.

Seperti halnya penerapan pendidikan kewarganegaraan di China, yang begitu khas dan melekat dengan istilah pendidikan moral atau pendidikan politik. Hal-hal tersebut juga sangat dipengaruhi oleh latar belakang sejarah China sebagai sebuah peradaban yang amat besar, serta sistem politik dan sistem budaya yang dianutnya.

Pendidikan kewarganegaraan di China sangat erat kaitannya dengan kehidupan politik, hal tersebut soelah menjadi sebuah keharusan dikarenakan China menganut sistem politik dan pemerintahan yang bersifat otoriter. Sistem politik dan pemerintahan yang bersifat otoriter tersebut dipengaruhi oleh Partai Komunis China yang memiliki program dalam menekankan kepatuhan seluruh warga negara terhadap tujuan dan cita-cita negara China itu sendiri.

Berdasarkan ciri dan karakteristik pendidikan kewarganegaraan di China, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penerapan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Diantaranya adalah pada masa pemerintahan orde baru, dimana pendidikan kewarganegaraan memiliki muatan politik dan ideologi negara yang dilakukan dnegan cara penafsiran sepihak oleh rejim yang sedang berkuasa dan cenederung dipaksakan sehingga pendidikan kewarganegaraan pada masa itu bisa dikatakan sebagai alat sosialisasi politik dan ideologi oleh pemerintah.