A.
Pendahuluan
Negara
atau state adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dengan politik. Begitu pula politik
adalah cara yang akan selalu digunakan untuk mendapatkan dan mepertahankan kekuasaan namun
pemahaman tersebut hanya secara sederhana
bahwa
politik hanya dianggap sebagai cara untuk mendapatkan kekuasaan namun jika ditelaah
lebih jauh politik bukan saja hanya alat
yang dapat digunakan
untuk memperoleh kekuasaan nanum juga adalah strategi dan bahkan adalah ilmu
pengetahuan.jika halnya demikian politik
sebagai salah satu ilmu pengetahuan maka politik akan
bertransformasi dari generasi ke generasi sebagai bagian dari konsepsi ilmu pengetahuan yang
akan terus berkembang dalam
keehidupan masyrakat melalui jalur lembaga formal,informal dan non formal.
Dunia pendidikan memiliki hubungan
erat dengan politik dan dapat memberikan dampak positif dan negatif
bagi perkembangan pendidikan. Dampak
positif yang dapat
dihasilkan dari hubungan keduanya adalah pemerintah sebagai pemegang peranan penting dalam politik
dapat memberikan subsidi kepada pendidikan. Dengan adanya subsidi tersebut
pendidikan bisa berkembang sebagaimana mestinya
dan dapat mengambil peranan penting
dalam melakukan transformasi pengetahuan dan pendidikan politik itu sendiri.Pengetahuan
dan pemahaman tentang politik akan terus dikembangakan dengan konsep,ide dan teori-teori baru tentang politik.
Pendidikan politik ini pula tidak hanya
terbatas pada jalur pendidikan lembaga
formal yang dilakukan lembaga sekolah dan tingkat universitas tetapi juga pendidikan non formal turut berperan
sangat besar dalam mengembangkan pengetahuan dan pemahaman tentang politik pada
masyarakat utamanya dalam melakukan dan mengembangkan politik praktis.melihat politik sebagai hal yang tidak bisa dipisahkan
dari kehidupan berbangsa dan bernegara maka menggambarkan bahwa politik adalah aspek yang sangat
penting yang harus
menjadi pokok perhatian besar bagi setiap orang karena dengan demikian akan
dapat membentuk kesadaran
dan budaya politik yang
tinggi dalam masyarakat dan pada ahirnya akan mewujudkan bangsa dan negara yang menciptakan peradaban.Berdasarkan
paradigma berfikir pentingnya politik maka menjadi harapan semua lapisan
masyarkat untuk mewujudkan sistem politik
demokratis yang ideal.
B.
Konsep
Sistem Politik yang Ideal Pasca Reformasi
Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa
sistem politik adalah sesuatu yang
selalu dikaitkan dengan negara atau state karena berhubungan
dengan sistem pemeintahan dan bentuk pemerintahan yang diterapakan dalam suatu negara. Sistem politik itu sendiri hampir
terdapat kemiripan dengan rumusan kehidupan politik akan tetapi mengenai
kehidupan politik lebih sempit dalam arti bersifat riil sedangkan sistem politik
lebih luas karena merupakan absatraksi dari totalitas perilaku masyarakat
mencakup pula kehidupan politik itu sendiri.Oleh karena itu karena sistem politik yang sangat luas maka perlu harus
memiliki landasan yang akan menjadi
temapat acuan atau dasar suatu sistem dapat diterapkan.
Landasan yang dimaksud ini tidak lain adalah negara Indonesia yang di dalamnya
terkandung berbagai potensi material dan rohaniah berupa konsep falsafah negara,doktrin politik,ideologi politik,sistem
nilai dan landasan rohaniah itu sendiri.Konsep-konsep
inilah yang akan membawa konsekuensi dan implikasi pada penentuan sistem
politik yang akan diterapakan. Gambaran
ini dapat kita lihat bahwa penentuan sistem politik Indonesia adalah
harus berdasarkan pada falsafah bangsa yaitu
Pancasila dan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat cita-cita Ideal yang
menjadi tujuan dalam penyelenggaran pemerintah.Dengan demikian bahwa penentuan sistem
politik yang diterapkan dalam rangka mengimplementasikan dari pada cita-cita
ideal suatu negara
harus sejalan atau sesuai dengan falsafah dan cita-cita ideal Negara itu
sendiri.
Namun demikian secara konseptual bahwa
sistem politik yang diterapkan adalah sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD
1945 namun yang terjadi secara kontekstual
sepertinya terjadi penyimpangan dari konsep tersebut dalam berbagai
aspek kekuatan kapitalisme dan neoliberalisme telah mengusai seluruh aspek
kehidupan bangsa dan negeri ini termasuk dalam aspek politik. Sebagai contoh
atas dasar tuntutan demokrasi dan semangat otonomi menjadikan pemilihan harus
langsug sebagaimana yang dijalankan di
Negara Negara barat tentang konsesnsus pemilihan umum. Kondisi tersebut
tentunya sudah tidak sejalan dengan demokrasi
Pancasila yang melalui perwakilan, perihal lain yang juga menjadi gambaran dari
cengkraman neoliberalisme adalah penguasaan hampir semua sumber daya alam oleh
asing.
Kondisi demikian akan selalu menjadi
pekerjaan rumah bagi generasi- generasi mendatang untuk dapat mengembangkan dan
membangun Indonesia sesuai dengan jati
diri bangsa itu sendiri dan terlepas dari system lain selain Pancasila dan UUD
1945. Maka untuk pendidikan politik
kepada generasi muda untuk mematangkan pengetahuan politik meraka menjadi
sebuah hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian oleh semua pihak,
meskipun pada dasarnya pendidikan politik tidak harus melalui lembaga
pendidikan formal namun melibatkan istitusi lembaga formal dalam membentuk
karakter politik yang berwawasan Pancasilais akan lebih memberikan dampak yang
lebih optimal dalam menjangkau dan mewujudkan generasi emas Indonesia di masa
yang akan dating.
C.
Refleksi
Problematika
Dunia Politik Kontemporer Indonesia
Pembahasan sebelumnya bahwa membicarakan tentang sistem politik suatu negara maka tidak dapat dipisahkan dari sistem dan bentuk
pemerintahan yang diterapkan oleh negara
tersebut.Karena pada hakikatnya penerapan sistem pemerintahan oleh suatu negara adalah gambaran dari sistem
politik yang diterapkanya.Sehingga harus dipahami pula bahwa dalam penerapan
suatu sistem
politik harus sejalan dengan budaya politik
masyarakat tempat sistem politik itu diterapakan.Berdasarkan sejarah
Indonesia telah menetapkan beberapa model sistem politik yang berlangsung dari masa sesudah merdeka
hingga masa reformasi saat sekarang ini.Berbagai sistem yang telah diterapkan
tersebut telah teruji baik dari segi kelebihan yang bersifat positif dan juga kekurangan yang bersifat negatif.Sistem
yang pernah diterapkan tersebut begitu variatif mulai dari sistem politik Demokrasi
Liberal,Demokrasi Terpimpin,dan Demokrasi Pancasila hingga saat sekarang ini.
Hal ini membuktikan bahwa sistem yang
diterapkan sebelumnya tidak sejalan dengan budaya masyarakat tempat sistem
itu diterapakan.mengkaji lebih jauh lagi tentang sistem politik
yang pernah diterapkan di Indonesia maka akan
sampai pada kesimpulan bahwa dalam menerapkan dan pengimplementasian sistem
politik di Indonesia masih ditempuh dengan cara trial and error dengan dasar
pemikiran bahwa tidak ada landasan yang bersifat fundamental sebagai
tempat landasan sistem politik itu diterapkan atau meskipun telah ada landasan yang
bersifat fundamental sebagai landasan sistem politik yang diterapakan namun
yang terjadi adalah kurangnya pemahaman penerapan sistem politik yang sesuai
dengan landasan yang telah ditentukan.
Asumsi dasar ini dapat dilihat dalam
berbagai masalah yang timbul dari sistem politik yang diterpakan saat ini.Akan
tetapi untuk menjelaskan berbagai bentuk masalah yang dihadapi sistem yang
diterapkan adalah sangat kompleks.Maka penulis hanya akan mencoba
menitiberatkan pada masalah yang konkrit pada masalah tataran sistem politik itu sendiri. Adapun
masalah-masalah tersebut dalam sistem
politik Indonesia kontemporer diantaranya adalah mengenai sistem partai politik,sistem
pemerintahan,dan budaya politik.
a. Sistem
multipartai yang Tidak Compatible
dengan Sistem Presidensial
Sistem partai politik yang diterapakan di Indonesia yaitu sistem multi partai.hal ini dijamin
oleh konstitsi kita bahwa setiap orang diberi kebebasan utuk membentuk kelompok
dan berserikat seperti yang
tercantum pada pasal 28E ayat 3 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,berkumpul
dan mengeluarkan pendapat. mencermati
dari pasal tersebut terlihat bahwa tidak ada yang salah dari pasal tersebut
bahkan adalah upaya mewujudkan konsepsi hak politik seseorang dalam dunia
politik.Namun ketika ditinjau lebih jauh ternyata implikasi dari pasal tersebut
menimbulkan berbagai masalah yang sangat
urgen.masalah-masalah ini semakin bertambah mengikuti dinamika politik
Indonesia yang semakin kompleks.masalah ini sangat bervariatif diantaranya
semakin bertambahnya partai politik baru yang dibentuk yang tidak mempunyai
visi yang utuh namun hanya merupakan usaha mendapatkan kepentingan politik dan kekuasaan.Selain itu sistem pemerintahan presidensial
pada dasarnya kurang cocok
dan tepat dengan sistem
multi partai yang diterapakan di Indonesia (Juan Linz 2008.)
Berdasarkan pendapat tersebut penulis
memiliki pandangan yang sama bahwa sistem multi partai sebenarnya
tidak cocok dengan sistem presidensial.Sistem
multi partai seharusnya lebih relefan dengan sistem parlementer begitu pula
halnya dengan sistem presidensil lebih kompatibel atau cocok dengan diterapkan
sistem dwi partai.Pendapat ini dapat diperkuat dengan kondisi negara-negara maju yang relatif memiliki
sistem politik dan sistem pemerintahan yang efektif dan stabil seperti Amerika
serikat,cos Tarika dan Colombia dengan sistem pemerintahan presidensial mereka
hanya menerapkan sistem dwi partai
akan tetapi mampu menjaga kestabilan pemerintahan,begitu juga
halnya dengan Inggris,Italia,Denmark dengan sistem multi partai mereka sukses
dengan sistem parlementer yang digunakan yang dengan sistem parlementer yang dipadukan dengan sistem multi partai
yang cocok juga mampu menjaga kestabilan politik dan pemerintahan.
Selain
itu pula alasan
lain bahwa dengan penyederhanaan
atau mengurangi jumlah partai politik yang tidak mempunyai perwakilan di
lembaga parlemen juga telah mengurangi peluang politik high
cost atau politik yang memerlukan biaya
politik yang sangat mahal,money politik,transaksi politik yang berujung
pada korupsi.Dengan demikian
dengan semakin sederhana atau sedikit jumlah partai politik yang berkompetisi
maka juga akan dapat mengurangi jumlah anggaran negara yang harus dikeluarkan
oleh negara dalam setiap pemilihan umum dan juga visi tiap partai politik tidak
akan saling tumpang tindih.
b. Sistem
pemerintahan yang Bersifat
Transaksional dalam Membangun Koaliasi
Sistem
pemerintahan yang juga merupakan
subsistem dari sistem politik memiliki banyak masalah yang tidak kalah
pentingnya,masalah dalam sistem politik selain bervariatif juga berkembang mengikuti dinamika politik
dalam sistem politik yang diterapakan.masalah –masalah yang perlu
menjadi perhatian diantaranya mengenai sulit terwujudnya koalisi yang solid
sehingga setiap partai politik yang melakukan koalisi cenderung mengutamakan
kepentingan partai daripada tujuan pemerintahan yang ideal sehingga koalisi yang terbangun adalah koalisi
transaksional.Begitu juga halnya dengan partai yang
melakukan oposisi kurang optimal dalam melakukan peranya sebagai partai yang
beroposisi.Idealnya partai oposisi mampu melakukan kritikan terhadap kebijakan
pemerintah yang tidak pro rakyat dan populis.
c. Rendahnya Budaya politik
Para pelaku politik seharusnya memperhatikan peranan budaya
poltik,karena budaya politik mempunyai refleksi pada pelembagaan dan proses
politik.sistem politik yang dilandasi oleh kebudayaan politik dapat dipahami
dengan baik apabila ditelaah lebih jauh
sehingga akan tiba pada kesimpulan bahwa budaya politik dan struktur politik
selalu bersifat dinamis dan berinteraksi dengan yang lainya (Rusadi 2004).Dengan
demikian pembangunan politik Indonesia dapat diukur dengan berdasarkan
keseimbangan antara budaya politik dengan pelembangaan.bagi Indonesia dewasa
ini,masuknya teknologi dan pertukaran atau kontak dengan kebudyaan lain dan
peradaban luar menyebabkan terjadinya keadaan yang tidak tidak seimbang karena
perbedaan kultur dengan budaya politik lokal sehingga muncul pendapat atau
anggapan demokrasi yang kebablasaan.budaya politik Indonesia juga masih
memiliki beragam masalah diantaranya menurut (Rusadi 2004)adalah sebagai
berikut:
a. Konfigurasi
subkultur di Indonesia yang beraneka ragam
b. Budaya
politik yang bersifat paronkial –kaula disatu pihak dan sisi lain budaya
politik partisipan
c. Sifat
ikatan primordalisme yang masih kuat
d. Kecenderungan
budaya politik Indonesia yang masih mengukuhi sikap paternalism dan sifat
patrimonial
e. Dilemma
interaksi tentang introduksi modern dengan segala konsekuensinya dengan
pola-pola yang bersifat tradisi dalam
masyarakat.
Dari beberpa masalah yang timbul diatas
menurut penulis bahwa masalah yang dijabarkan tersebut hanya yang baru
teridentifikasi tetapi masih banyak
masalah lain yang belum digambarkan.Berbagai
masalah dalam budaya politik yang muncul adalah akibat dari penerimaan dan
penerapan budaya politik dari luar yang
cenderung dipaksakan kepada masyarakat dengan budaya politik yang berbeda.Selain itu landasan politik sebagai tolak
ukur penerapan budaya politik seperti dikesampingkan dan pada ahirnya
berimplikasi pada munculnya berbagai
problematika dalam sistem politik itu sendiri
D. Revitalisasi Pancasila dalam Dunia Politik
Indonesia Menuju Masa Depan
Demokrasi
Seperti yang dijelaskan
sebelumnya bahwa sistim
politik yang diterapkan seperti
kehilangan landasan atau pijakan yang bersifat fundamental dan
pada ahirnya berimplikasi pada orientasi dari sistim politik yang cenderung
menimbulkan berbagai masalah yang sangat urgen karena pada ahirnya akan
mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia.Dengan demikian
mencari landasan yang tepat mengenai dasar dari sistim politik yang
diterapkan sebenarnya bukanlah hal yang
sulit karena pada dasarnya kita telah mempunyai landasan yang
kuat dan ideal yaitu
Pancasila,hanya saja masalahnya adalah bahwa nilai Pancasila dalam
penempatan sebagai landasan telah mengalami reduksi.akan tetapi
patut dipahami bahwa yang mengalami reduksi bukan pada konsep Pancasila
sebagai landsan fundamental dan falsafah bangsa
dan negara
tetapi pengimplementasian dari
nilai-nilai Pancasila itulah yang mengalami reduksi dan penurunan
nilai karena kesalahan memahami dan menginterperetasi dari
nilai-nilai Pacasila.
Hal tersebut di atas dapat kita lihat secara faktual bahwa kehidupan berbangsa dan
bernegara saat ini bukan lagi penerapan
nilai-nilai Pancasila yang selalu diprioritaskan tetapi nilai-nilai yang
diterapkan adalah nilai-nilai yang diadopsi dari kultur budaya bangsa
barat sebagai akibat dari hegemoni
globalisasi.Pada ahirnya implikasi substansi kehidupan berbangsa dan bernegara juga
terjebak dan diterapakan ekonomi neoliberalisme,pendidikan yang cenderung
kapitalisme,budaya westernisasi yang sesungguhnya bukanlah nilai-nilai dari
Pancasila.Padahal nilai-nilai dalam Pancasila yang dijadikan sebagai
landasan sistem politik sangatlah
ideal.Para founding father dari bangsa ini telah memikirkan jauh sebelumnya tentang
kehidupan bangsa dan negara
Indonesia di masa mendatang.Oleh karena
Itu pentingnya mengembalikan sistim politik kita pada landasan yang ideal yaitu
falsafah Pancasila menjadi hal yang mutlak harus dilakukan. Dengan demikian penempatan dan
dikembalikan Pancasila
seperti pada tempatnya sebagai landasan sistem politik maka harapan dan cita
ideal bangsa Indonesia dapat diwujudkan.
E. Mereview
Kembali Sistem Politik dan Sistem Pemerintahan
Menuju Masyarakat Demokratis
Penjelasan
sebelumnya bahwa sistem politik yang dibangun di dalamnya sub sistem yaitu
sistem politik multi partai pada dasarnya kurang cocok dengan sistem
presidensial yang diterapkan di Indonesia.Hal tersebut telah diperkuat dengan
beberapa alasan termasuk didalamnya bahwa negara Indonesia masih selalu
melakukan perubahan dengan pendekatan trial
and eror yaitu metode coba-coba.Maka dengan kondisi demikian sudah
seharusnya kita membangun kembali sistem politik yang ideal dan kuat dengan
rekonstruksi ulang sistem politik yang terbentuk saat ini.Hal ini bisa saja
dilakukan dengan mempertimbangkan ulang
sistem politik yang sedang diterapkan.
Penerapan sistem politik
multipartai harus disesuaikan dengan
sistem pemerintahan parlementer atau jika yang dikehendaki sistem pemerintahan
Presidensial maka jumlah Partai politik harus disederhanakan dengan sistem dua
partai.begitu pula halnya dalam pemerintah dalam membentuk koalisi harus koalisi yang kuat.Selain itu
pemahaman budaya politik masyarakat harus ditingkatkan agar pemahaman budaya
politik masyarakat semakin tinggi yang pada ahirnya akan berorientasi pada
terwujudnya sistem politik yang kuat.Sistem politik yang kuat menjadi harapan
oleh setiap negara karena dengan sistem politik yang kuat tersebut dapat
tercipta masyarakat madani dengan kehidupan masyarakat yang berbudaya.
Penutup
Membangun kembali tatanan dan sistem dunia politik baru
adalah memiliki banyak tantangan namun karena sistem politik yang ideal
kedudukanya sangat penting dan sangat menentukan pembangunan politik dan aspek
kehidupan lain maka membangun tatanan dan sistem politik yang kuat secara
konstruktif dan sistemik menjadi sebuah keniscayaan yang harus diupayakan demi
kepentingan masa depan bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan cita visi dan
misi bangsa dimasa sekarang dan yang akan datang.Oleh karena itu sistem yang
dibangun haruslah sistem yang benar-benar kuat dan ideal serta mampu bersifat
dinamis mengikuti berbagai perkembangan baik dari dalam masyarakat yang berada dalam sistem itu
sendiri maupun perkembangan masyarakat dunia internasional.
DAFTAR PUSTAKA
Azhari
et al .2010.sistem Politik Indonesia.Bandung.PT
Refika Aditama
Kantaraprawira,
Rusadi. 2004.Sistem Politik
Indonesia:suatu Model Pengantar.Bandung. Sinar Baru Algensindo
Rush,Michael.2011.pengantar Sosiologi Politik.Jakarta.Rajawali
perss
Subakti,Ramlan.1999.memahami Ilmu Politik.Jakarta.Grasindo
Gramedia Indonesia
Tim
Permata Press.2011.UUD 1945 Amandemen I,
II, III dan IV. Jakarta.Tim Permata Press
Tidak ada komentar:
Posting Komentar