BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Mengamati serta mengkaji tentang perkembangan Civics
Education di berbagai negara memang menjadi salah satu hal yang menarik. Selain
dapat mengenal dan memahami karakter dan profil negara-negara yang ada di
dunia, kita pun disajikan berbagai macam pengetahuan terkait dengan bagaimana
sistem pendidikan yang diterapkan di masing-masing negara tersebut. Terlebih
lagi menambah wawasan kita terkait bagaimana perkembangan serta penerapan
Civics Education dalam sistem pendidikan di negara lain.
Dalam kajian ini, saya memilih negara China atau Republik
Rakyat Tiongkok (RRT) sebagai tempat dimana Civics Education itu
diimplementasikan. Jika dilihat dari kacamata sejarah Republik Rakyat Tiongkok
disingkat RRT (Zhonghua Renmim Gongheguo)
atau Tiongkok adalah sebuah negara yang terletak di wilayah Asia Timur yang
beribu kota di Beijing. RRT juga disebut dengan Republik Rakyat Tiongkok atau
RRC sejak 28 Juni 1967 hingga 14 Maret 2014. Negara ini memiliki jumlah
penduduk terbanyak di dunia sekitar 1,35 Milyar jiwa dan memiliki luas wilayah
9,69 juta kilometer persegi, yang menjadikan Tiongkok sebagai negara terbesar
ke empat di dunia.
Sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia, dengan
populasi melebihi 1,35 milyar jiwa, yang penduduknya mayoritas bangsa Tionghoa.
Tiongkok daratan merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk kepada kawasan
dibawah pemerintahan RRT dan tidak termasuk kawasan administrasi khusus Hong
Kong dan Makau, sementara Republik Tiongkok mengacu pada entitas lain yang dulu
pernah menguasai Tiongkok sejak tahun 1912 hingga kekalahannya pada perang
saudara Tiongkok.
Saat ini Republik Tiongkok hanya menguasai pulau Taiwan
yang beribu kota di Taipei, oleh karena itu lazim disebut Tionghoa Taipei. RRT
mengklaim wilayah Republik Tiongkok namun tidak memerintahnya, sedangkan
Republik Tiongkok mengklaim terhadap seluruh Tiongkok Daratan yang saat ini
dikuasai RRT.
Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah, lalu bagaimana
Civics Education yang diterapkan oleh negara dengan jumlah penduduk terbesar di
dunia tersebut. Dikaitkan juga dengan berbagai macam ciri khas yang menjadi
keunikan RRT, baik dalam aspek sistem pendidikan, kurikulum, sistem persekolahan
bahakn sistem politik dan pemerintahannya. Selengkapnya informasi seputar
Civics Education di China akan dibahas dalam subtansi makalah ini. Makalah ini
juga dapat dijadikan referensi sebagai pembanding dengan penerapan Civics
Education di negara lainnya.
B.
Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang disusun dalam makalah ini adalah:
1.
Bagaimana
Profil negara China?
2.
Bagaimana
sistem pendidikan di China?
3.
Bagaimana
Civics Education di China?
C.
Tujuan Penulisan
Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan makalah ini
adalah:
1.
Mengetahui
Profil negara China
2.
Mengetahui
bagaimana sistem pendidikan di China
3.
Mengetahui
Bagaiaman Civics Education di China
D.
Manfaat Penulisan
Penyususnan makalah ini sangat diharapkan dapat
memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis
makalah ini berguna untuk memberikan pengetahuan tentang bagaiamana pelaksanaan
Civics Education di China. Adapun secara praktis makalah ini diharapakan dapat
menjadi sumber pengetahuan dan informasi baik bagi penulis maupun bagi pembaca
terkait dengan substansi yang diteliti.
BAB II
ISI
A.
Profil Negara China
|
Republik
Rakyat Tiongkok
|
||
|
-
|
||
|
-
|
||
|
-
|
Dinasti Xia didirikan
|
2100 SM
|
|
-
|
Penyatuan Tiongkok oleh Dinasti Qin
|
221 SM
|
|
-
|
1 Januari 1912
|
|
|
-
|
1 Oktober 1949
|
|
|
-
|
Total
|
|
|
-
|
1,4
|
|
|
-
|
Perkiraan 2015
|
|
|
-
|
||
|
Perkiraan 2015
|
||
|
-
|
Total
|
|
|
-
|
||
|
PDB (nominal)
|
Perkiraan 2015
|
|
|
-
|
Total
|
|
|
-
|
||
|
Gini (2010)
|
||
|
IPM (2013)
|
||
|
Kanan
|
||
Republik Rakyat Tiongkok disingkat RRT (Zhonghua Renmim Gongheguo) atau Tiongkok
adalah sebuah negara yang terletak di wilayah Asia Timur yang beribu kota di
Beijing. RRT juga disebut dengan Republik Rakyat Tiongkok atau RRC sejak 28
Juni 1967 hingga 14 Maret 2014. Negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak
di dunia sekitar 1,35 Milyar jiwa dan memiliki luas wilayah 9,69 juta kilometer
persegi, yang menjadikan Tiongkok sebagai negara terbesar ke empat di dunia.
Sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia, dengan
populasi melebihi 1,35 milyar jiwa, yang penduduknya mayoritas bangsa Tionghoa.
Tiongkok daratan merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk kepada kawasan
dibawah pemerintahan RRT dan tidak termasuk kawasan administrasi khusus Hong
Kong dan Makau, sementara Republik Tiongkok mengacu pada entitas lain yang dulu
pernah menguasai Tiongkok sejak tahun 1912 hingga kekalahannya pada perang
saudara Tiongkok.
Saat ini Republik Tiongkok hanya menguasai pulau Taiwan
yang beribu kota di Taipei, oleh karena itu lazim disebut Tionghoa Taipei. RRT
mengklaim wilayah Republik Tiongkok namun tidak memerintahnya, sedangkan
Republik Tiongkok mengklaim terhadap seluruh Tiongkok Daratan yang saat ini
dikuasai RRT.
Tiongkok memiliki ekonomi paling besar dan paling
kompleks di dunia selama lebih dari dua ribu tahun, beserta dengan beberapa
masa kejayaan dan kejatuhan. Sejak diperkenalkannya reformasi
ekonomi tahun 1978,
Tiongkok menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Per 2013,
negara ini menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia berdasarkan total nominal
GDP dan PPP, serta menjadi eksportir dan importir terbesar di dunia.
Tiongkok adalah negara yang memiliki senjata nuklir dan memiliki tentara
aktif terbesar dunia,
dengan belanja
militer terbesar kedua dunia. RRT
menjadi anggota Perserikatan
Bangsa-Bangsa tahun 1971, di
mana ia menggantikan Republik Tiongkok sebagai anggota
tetap Dewan
Keamanan PBB. Tiongkok juga
menjadi anggota berbagai macam organisasi lain seperti WTO, APEC, BRICS, Shanghai
Cooperation Organization, BCIM dan G-20. Tiongkok adalah kekuatan besar di Asia, dan menjadi
superpower yang potensial menurut beberapa pengamat.
Setelah Perang
Dunia II, Perang Saudara
Tiongkok antara Partai Komunis
Tiongkok dan Partai
Nasionalis Kuomintang berakhir pada 1949 dengan pihak komunis menguasai Tiongkok
Daratan dan Kuomintang
mengundurkan diri ke pulau Taiwan
dan beberapa pulau-pulau lepas pantai di Fujian. Pada 1
Oktober 1949, Mao
Zedong memproklamasikan
Republik Rakyat Tiongkok dan mendirikan sebuah negara
komunis, namun tidak
mencoba untuk menguasai pulau Taiwan.
Para pendukung kebijakan Maoisme mengatakan bahwa di bawah Mao, persatuan dan kedaulatan
Tiongkok dapat dipastikan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir,
dan terdapat perkembangan infrastruktur, industri, kesehatan, dan pendidikan,
yang mereka percayai telah membantu meningkatkan standar hidup rakyat. Mereka
juga yakin bahwa kampanye seperti Lompatan Jauh ke
Depan dan Revolusi Kebudayaan penting dalam mempercepat perkembangan Tiongkok dan
menjernihkan kebudayaan mereka. Pihak pendukung juga ragu terhadap statistik
dan kesaksian yang diberikan mengenai jumlah korban jiwa dan kerusakan lainnya
yang disebabkan kampanye Mao. Mereka mengatakan bahwa kelaparan ini disebabkan
musibah alam; ada juga yang meragukan jumlah kematian akibat kelaparan
tersebut, atau berkata bahwa lebih banyak orang mati karena kelaparan atau
sebab politis lainnya pada masa pemerintahan Chiang
Kai Shek (1928-1949).
Setelah kegagalan ekonomi yang dramatis pada awal 1960-an, Mao mundur dari jabatannya sebagai ketua umum Tiongkok.
Kongres Rakyat Nasional melantik Liu
Shaoqi sebagai pengganti
Mao. Mao tetap menjadi ketua partai namun dilepas dari tugas ekonomi
sehari-hari yang dikontrol dengan lebih lunak oleh Liu
Shaoqi, Deng
Xiaoping dan lainnya yang
memulai reformasi keuangan.
Pada 1966 Mao meluncurkan Revolusi Kebudayaan, yang dilihat lawan-lawannya sebagai balasan terhadap
rival-rivalnya dengan memobilisasi para remaja untuk mendukung pemikirannya dan
menyingkirkan kepemimpinan yang lunak pada saat itu, namun oleh pendukungnya dipandang
sebagai sebuah percobaan demokrasi langsung dan sebuah langkah asli dalam
menghilangkan korupsi dan pengaruh buruk lainnya dari masyarakat Tiongkok.
Kekacauan pun timbul namun hal ini segera berkurang di bawah kepemimpinan Zhou
Enlai di mana para
kekuatan moderat kembali memperoleh pengaruhnya. Setelah kematian Mao, Deng
Xiaoping berhasil
memperoleh kekuasaan dan janda Mao, Jiang
Qing beserta
rekan-rekannya, Kelompok Empat, yang telah mengambil alih kekuasaan negara, ditangkap
dan dibawa ke pengadilan.
Menurut definisi resminya, RRT merupakan suatu negara
komunis karena ia memang
merupakan negara komunis pada abad ke-20 yang lalu. Secara resmi ia masih
dikenal sebagai negara komunis, meskipun sejumlah ilmuwan
politik kini tidak
mendefinisikannya lagi sebagai negara komunis. Tiada definisi yang tepat yang
dapat diberikan kepada jenis pemerintahan yang diamalkan negara ini, karena strukturnya tidak dikenal pasti. Salah satu sebab masalah ini ada
adalah karena sejarahnya, Negara Tiongkok merupakan negara yang diperintah oleh
para kaisar selama 2000 tahun dengan sebuah pemerintahan pusat yang kuat dengan
pengaruh Konfusianisme. Setelah era monarki berakhir pada tahun 1911, Tiongkok
diperintah secara otokratis oleh Partai Nasionalis Kuomintang dan beberapa panglima
perang. Kemudian setelah 1949 pemerintahan dilanjutkan oleh Partai Komunis
Tiongkok.
Pemerintah RRT sering dikatakan sebagai otokratis, komunis dan sosialis. Ia juga dilihat sebagai kerajaan
komunis. Anggota komunis
yang bersayap lebih ke kiri menjulukinya negara
kapitalis. Memang, negara
Tiongkok semakin lama semakin menuju ke arah sistem ekonomi bebas. Dalam suatu
dokumen resmi yang dikeluarkan baru-baru ini, pemerintah menggariskan
administrasi negara yang demokratis, meskipun keadaan sebenarnya di sana tidak begitu.
Pemerintah RRT dikawal oleh Partai Komunis
Tiongkok (PKT) dan pemimpin
negara dipilih langsung oleh Partai melalui Kongres. Walaupun terdapat
sedikit-banyak gerakan ke arah liberalisasi, seperti pemilihan
umum yang sekarang
diadakan di tingkat desa dan sebagian badan perwakilan, partai ini terus
memiliki mengawasi, terutama atas pemilihan jabatan-jabatan pemerintahan.
Walaupun negara menggunakan cara otokratis untuk mengusir elemen-elemen
penentangan terhadap pemerintahannya, pada masa yang sama pemerintah juga
mencoba mengurangi penentangan dengan memajukan ekonomi, membenarkan tunjuk
perasaan pribadi, dan melayani para penentang yang dianggap tidak berbahaya
terhadap pemerintah secara lebih adil.
Penyaringan terhadap dakwah-dakwah politik juga
rutin, dan RRT secara tegas menghapuskan protes atau organisasi apa pun yang
dianggapnya berbahaya terhadap pemerintahannya, seperti yang terjadi di Demonstrasi Tiananmen pada tahun 1989. Akan tetapi, media republik rakyat ini semakin aktif
menyiarkan masalah sosial dan menghebohkan gejala 'penyogokan' di peringkat
bawahan pemerintahan. RRT juga begitu berhasil menghalangi gerakan informasi,
dan ada masanya mereka terpaksa mengganti polisi mereka sebagai tindakan balas
terhadap protes rakyat. Walaupun penentangan berstruktur terhadap PKT tidak
dibenarkan sama sekali, demonstrasi rakyat semakin lama semakin kerap dan
dibiarkan.
Popularitas Partai di kalangan rakyat sukar diukur,
karena tiada pemilu di tingkat nasional, dan apabila orang Tiongkok ditanya secara
sendirinya pula, ada sebagian yang menyokong dan ada pula yang membangkang,
namun sebagian besar menolak mengomentari masalah politik. Secara umum, banyak
dari mereka yang suka akan peranan pemerintahan mengabadikan stabilitas, yang
membolehkan ekonomi maju tanpa masalah apa pun. Antara masalah-masalah politik
yang utama di Tiongkok adalah kesenjangan
sosial di antara kaya dan
miskin dan gejala suap yang berlaku karena biokrasi pemerintahan.
Terdapat juga partai politik yang lain di RRT, walaupun
mereka hanya sekadar sub-partai atau partai yang rapat dengan PKT. PKT
mengadakan dialog dengan mereka melalui suatu badan perhubungan khusus, yang
dinamai Dewan
Perhubungan Cadangan Rakyat Tiongkok yang dipertimbangkan RRT. Cara ini lebih disukai pemerintahan dibandingkan
pemilu. Kendati begitu, partai ini secara totalnya tidak memberi kesan apa pun
terhadap polisi dan dasar-dasar kerajaan. Fungsi badan perhubungan khusus ini
lebih kepada mata luaran CPP, walaupun terdapat pengawai badan ini di semua
tingkat pemerintahan.
Selain itu, Tiongkok terlibat dalam beberapa pertentangan
wilayah lainnya:
- Taiwan, dikuasai Republik
Tiongkok, diklaim
Republik Rakyat Tiongkok. (Lihat pula: Status
politik Taiwan)
- Aksai Chin, dikuasai RRT, diklaim oleh India
- Kepulauan
Paracel, dikuasai
RRT, diklaim oleh Vietnam dan Republik
Tiongkok
- Kepulauan
Spratly,
dipertentangkan antara RRT, Taiwan, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan
Brunei Darussalam
- Kepulauan Diaoyu/Kepulauan
Senkaku, dikuasai Jepang, diklaim
oleh RRT dan Republik
Tiongkok
- Arunachal
Pradesh/Tibet Selatan, dikuasai India, diklaim oleh RRT
B.
Sistem Pendidikan di China
Dalam sepuluh tahun terakhir ini, China mengalami kemajuan yang
sangat pesat di berbagai bidang, termasuk dalam bidang Pendidikan. Banyak warga
asing menuntut ilmu di China, termasuk warga Indonesia. Hal ini dikarenakan tidak
hanya sistem pendidikan di China yang sudah baik, tapi juga dari biaya yang cukup
murah dibandingkan dengan negara lain seperti: Amerika, Inggris, Singapura.
Dalam sebuah buku yang
ditulis oleh Ling Langing (mantan Wakil PM China), berjudul Education for 1.3 Biliion (Pearson
Education and China : Foreign Language Teaching & Research Press, 2005),
China menjalankan reformasi pendidikan, reformasi
tersebut menyatakan bahayanya sistem pendidikan yang terlalu menekankan
hapalan, drilling, cara mengajar yang kaku dan sistem pendidikan yang
hanya berorientasi untuk lulus ujian. Ia juga terinspirasi pemikiran Howard
Gardner tentang mulitiple intelligences dan antusias untuk menerapkannya
dalam sistem pendidikan di China. Inilah penyebab uatama kemajuan pesat dunia
pendidikan di China.
A. Jenjang Pendidikan
Jenjang
pendidikan di China
dengan di Indonesia tidak jauh berbeda. Dimana ada tingkat sekolah dasar,
menengah, dan perguruan tinggi. China
mengadakan pendidikan gratis selama 9 tahun
inilah yang membuat jangkauan pendidikan di cina tidak hanya milik warga
kelas atas melainkan seluruh warga China
karena dari kecil sudah ditanamkan pendidikan dalam diri mereka.
1.
Pra
Pendidikan Dasar
Anak-anak di China
memulai pendidikan formal pada usia 3 tahun dengan masuk pra sekolah yang
berlangsung selam 3 tahun. Sama halnya dengan Indonesia terdapat PAUD, dan TK
namun waktunya tidak ditentukan.
2.
Pendidikan
Dasar
Dilanjutkan masuk sekolah dasar pada
usia 6 tahun. Sekolah Dasar di China
berlangsung selama 6 tahun dengan mata pelajaran utama Bhasa China, Matematika,
Sejarah, Geografi, Sains, dan sebagainya. Selain itu ada juga pendidikan moral
dan politik dasar. Dukungan besar juga diberikan untuk pendidikan jasmani.
Sekolah dasar di China hampir sama dengan di Indonesia
yaitu berlangsung 6 tahun, namun terletak perbedaan pada pelajarannya. Menurut
saya pelajaran di China
lebih rumit untuk anak usia 6-12 tahun, biasanya di Indonesia mata kuliah
seperti geografi, sejarah, dan politik dasar diajarkan pada sekolah menengah.
3.
Pendidikan
Menengah
Pendidikan menengah dibagi menjadi 2
bagian yaitu pendidikan menengah akademis dan pendidikan menengah
kejuruan/khusus/teknik. Sekolah menengah akademis dibagi menjadi dua level,
yaitu junior dan senior. Level junior dimulai pada usia 12 tahun dan
berlangsung selama 3 tahun. Untuk masuk ke tingkat senior, mereka harus lulus
tes yang akan menentukan apakah mereka dapat lanjut ke tingkat senior atau
mengikuti kelas kejuruan. Level Senior dimulai pada usia 15 tahun berlangsung
selama 2 atau 3 tahun. Di Sekolah Menengah Senior, murid-murid memilih untuk
mengikuti kelas sains atau sosial. Lulusannya diarahkan untuk lulus Ujian Masuk
Perguruan Tinggi Nasional. Olahraga dan politik juga dimasukkan ke dalam
kurikulum.
Sekolah kejuruan memiliki program antara
2 sampai 4 tahun dan memberikan pelatihan keahlian di bidang pertanian,
manajerial, ketenagakerjaan dan teknik. Sekolah teknik menawarkan program 4
tahun untuk melatih siswanya. Sekolah jenis ini diorientasikan untuk memenuhi
kebutuhan tenaga kerja yang terlatih. Hal ini
juga ada di Indonesia yaitu :
SMP, SMA, dan SMK.
4.
Pendidikan Tinggi
Apapun jenis pendidikan tingginya siswa
di China harus lulus Ujian Masuk Perguruan Tinggi
Nasional seperti SNMPTN yang berlangsung pada bulan Juli dan diadakan pemisahan
antara kelas sosial dan sains. Penempatan jurusan ditentukan oleh hasil tes.
Pendidikan tinggi menawarkan program
akademik dan kejuruan. Sebenarnya ada banyak universitas dan college di
China tetapi tingkatan dan kualitasnya sangat bervariasi. Beberapa yang
terkenal misalnya Beijing University dan Shanghai’s University. Umumnya siswa
harus menjalankan 4-5 tahun untuk mendapatkan gelar sarjana. Untuk masuk
tingkat master dan doktoral, mereka juga harus lulus ujian. Selain universitas ada
college yang menawarkan 2 atau 3 tahun dengan jenis pendidikan kejuruan
yang setera dengan diploma dan dapat meningkatkan gelarnya menjadi sarjana.
B.
Sistem Pembelajaran
Seperti
yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa China
tidak melakukan konsep belajar menghafal, cara mengajar yang kaku yang hanya
bertujuan untuk lulus ujian saja. Melainkan sistem pendekatan atau sistem
pembelajaran di China
menekankan pada penguasaan materi, konsep, dan penguasaan keterampilan bagi
para siswanya dengan cara siswa diajarkan dan diarahkan untuk memahami dan
mengalami suatu hal yang sedang dipelajarinya. Dengan pendekatan pembelajaran
seperti ini siswa lebih dapat dengan mudah mencerna pelajaran dan pemahaman
yang telah didapatnya dapat terinternalisasi sepenuhnya dalam diri. Selain itu
sarana dan pra sarana sekolah di China
sangat mendukung proses pembelajaran. Sistem pembelajaran ini sangat baik untuk
diterapkan hanya saja di Indonesia sendiri sarananya kurang mendukung,
contohnya dalam laboratorium saja banyak terdapat mikroskop yang rusak, hal ini
sangat menganggu proses pembelajaran di laboratorium.
C. Tenaga Pengajar
Sistem pendidikan China lebih terbuka. Guru dikelompokan
berdasarkan kualitas. Siswa bebas mengevaluasi kualitas guru secara objektif,
mulai dari guru berkompeten sampai guru yang tidak qualified.
Pada tahun 1990, China memiliki 13,45 juta tenaga pengajar
dengan perincian 5,58 juta guru SD; 3,63 juta guru-guru Sekolah Menengah; dan
394.500 adalah guru di Perguruan Tinggi regular. Adapun standar untuk menjadi
guru di Cina adalah melalui pendidikan dalam jabatan (inservice training) yang
diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dengan biaya pendidikan sepenuhnya
ditanggung oleh negara.
China sangat menempatkan guru sebagai
prioritas dalam sistem pendidikan mereka. Selama lebih dari 100 tahun,
pendidikan guru secara sistematis telah dilakukan di China dan telah berkontribusi pada
terciptanya korps guru di negeri itu. Pendidikan guru di China saat ini menekankan pada perubahan
pemikiran tentang pendidikan, konsep, materi dan metode pembelajaran, terutama
moralitas guru. Semuanya dilakukan sebagai jawaban atas permintaan akan
pentingnya mudernisasi pendidikan, orientasi global, dan masa depan.
Reformasi pendidikan
dan kebutuhan realitas global mendorong pemerintah China untuk meningkatkan kuantitas dan
kualitas guru-guru baru. Pemerintah China
menyediakan pendidikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan pelayanan
guru-guru sekolah, melakukan pemerataan guru hingga ke daerah-daerah terpencil,
dan mendorong berkembangnya institusi pelatihan guru. Semua dilakukan sebagai
salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memajukan pendidikan di China.
Dengan kata lain, China sangat mementingkan dan
memperhatikan profesi guru sehingga nantinya akan menghasilkan guru yang
berkompeten , berbeda sekali dengan di Indonesia, nasib guru di Indonesia,
nasib guru di Indonesia terlebih-lebih di daerah terpencil sangat menyedihkan
diabaikan, bagaimana mungkin menjadikan guru yang kompoten? Bahkan saat ini
banyak orang yang tidak ingin menjadi guru.
D. Kurikulum
Reformasi
yang dilakukan China
di dunia pendidikan secara langsung menguah kurikulum sekolah dimana ditekankan
pada pengembangan potensi yang dimiliki siswa, kurikulum diarahkan untuk
memfasilitasi potensi yang dimiliki siswa agar berkembang optimal. di China tidak terlalu menekankan kepada
hapalan dan orientasi untuk lulus ujian (kognitif) karena dianggap dapat
membunuh karakter anak, misalnya PR yang terlalu banyak, pelajaran yang terlalu
berat, orientasi hapalan dan drilling, yang kesemuanya dapat membebani siswa
baik secara fisik, mental maupun kejiwaan. Sistem sekolah di China mewajibkan setiap muridnya untuk
berlatih olahraga selama paling tidak satu jam sebelum pelajaran dimulai.
Kegiatan lain seperti memasak juga menjadi salah satu bagian penting yang harus
dialamai oleh siswa disamping menekuni bidang seni budaya.
Sistem
penilaian di China
juga berkaitan dengan sistem ujian. Sekolah Dasar dan Menengah melaksanakan
empat macam ujian, yaitu : ujian semester, ujian tahunan, ujian akhir sekolah,
dan ujian masuk SMP/ SMA. Ujian masuk SMP terbatas pada mata pelajaran Bahasa China dan Matematika, sedangkan ujian
masuk SMA pelaksanaannya digabungkan dengan ujian akhir SMP. Untuk masuk
Perguruan Tinggi, dilakukakn Ujian Seleksi Nasional dengan pemisahan antara
pilihan ilmu science dan ilmu sosial.
Pendidikan
di china menggunakan system kredit dan dapat melanjutkan ke jenjang selanjutnya
apabila telah memenuhi angka kredit sedangkan di Indonesia, hal tersebut
dilaksanakan pada jenjang perguruan tinggi.
Tingkatan
Pendidikan di China terdapat Pendidikan khusus. Sedangkan di Indonesia tidak
ada tingkatan pendidikan khusus. Muatan dari materi kimia yang diajarkan lebih
menekankan pada aplikasi dan lingkungan. Sedangkan di Indonesia aplikasi dan
lingkungan tidak begitu diutamakan.
Perbedaan
yang lain terletak pada pemahaman mata pelajaran dan praktiknya, China lebih
menekankan praktiknya. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa pendidikan di
Indonesia lebih menekankan konsep. Di China terdapat beberapa lembaga atau
sistem penjamin mutu program China,
lembaga tersebut termasuk lembaga-lembaga besar.
E.
Tanggung Jawab Dari Departemen Pendidikan China
Tanggung
jawab Departemen Pendidikan harus meliputi:
1.
Untuk
menyusun strategi, kebijakan dan rencana untuk reformasi pendidikan dan
pengembangan; dan untuk menyusun aturan dan peraturan yang relevan, dan
mengawasi pelaksanaannya.
2.
Untuk
mengambil alih keseluruhan perencanaan, koordinasi dan pengelolaan semua bentuk
pendidikan di berbagai tingkatan; merumuskan, bekerja sama dengan departemen
terkait, standar untuk pengaturan-up sekolah dari semua jenis di berbagai
tingkat; untuk memandu reformasi metode pendidikan dan pengajaran; dan untuk
memimpin statistik, analisis, dan pelepasan informasi pendidikan dasar.
3.
Untuk
mempromosikan serba pengembangan pendidikan wajib dan pendidikan yang adil;
untuk memimpin makro-bimbingan dan koordinasi wajib belajar; dan untuk
mengarahkan pendidikan reguler sekolah menengah, pendidikan pra-sekolah, dan
pendidikan khusus.
Untuk meletakkan persyaratan dan dokumen dasar untuk mengajar di pendidikan dasar; untuk mengatur pemeriksaan dan persetujuan dari materi kursus bersatu untuk pendidikan dasar; dan untuk melanjutkan pendidikan berkualitas yang berorientasi dengan cara yang serba.
Untuk meletakkan persyaratan dan dokumen dasar untuk mengajar di pendidikan dasar; untuk mengatur pemeriksaan dan persetujuan dari materi kursus bersatu untuk pendidikan dasar; dan untuk melanjutkan pendidikan berkualitas yang berorientasi dengan cara yang serba.
4.
Untuk
memberikan bimbingan untuk pengawasan pendidikan nasional, mengatur dan
mengarahkan pemeriksaan dan evaluasi pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun
dan kampanye literasi di kalangan muda dan setengah baya, dan untuk memantau
kualitas dan tingkat pengembangan pendidikan dasar.
5.
Untuk
memberikan bimbingan untuk pengembangan dan reformasi pendidikan kejuruan kerja
yang berorientasi; untuk merumuskan katalog kurikulum untuk pendidikan menengah
kejuruan, dokumen untuk bimbingan pengajaran, dan standar penilaian mengajar;
untuk meningkatkan kompilasi bahan ajar untuk pendidikan menengah kejuruan dan
untuk meningkatkan konseling kerja.
6.
Untuk
mengarahkan pembangunan dan reformasi pendidikan tinggi, dan lebih memperdalam
reformasi sistem administrasi perguruan tinggi di bawah afiliasi langsung dari
Kementerian Pendidikan.
Untuk merumuskan katalog kurikulum dan dokumen untuk bimbingan mengajar; untuk memeriksa dan memverifikasi, bekerja sama dengan departemen terkait, pendirian, mengubah nama, penghapusan dan penyesuaian lembaga pendidikan tinggi; untuk melakukan implementasi dan koordinasi Proyek 211 dan Project 985; untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan semua bentuk pendidikan tinggi dan pendidikan berkelanjutan; dan untuk memberikan bimbingan bagi peningkatan penilaian pendidikan yang lebih tinggi.
Untuk merumuskan katalog kurikulum dan dokumen untuk bimbingan mengajar; untuk memeriksa dan memverifikasi, bekerja sama dengan departemen terkait, pendirian, mengubah nama, penghapusan dan penyesuaian lembaga pendidikan tinggi; untuk melakukan implementasi dan koordinasi Proyek 211 dan Project 985; untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan semua bentuk pendidikan tinggi dan pendidikan berkelanjutan; dan untuk memberikan bimbingan bagi peningkatan penilaian pendidikan yang lebih tinggi.
7.
Untuk
mengambil alih pengelolaan keseluruhan dana pendidikan di bawah yurisdiksi
Kementerian ini, mengambil bagian dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan
dan alokasi dana pendidikan, dan investasi modal dalam pembangunan untuk tujuan
pendidikan, dan untuk mempersiapkan statistik dari dana untuk pendidikan di
seluruh negeri.
8.
Untuk
merencanakan dan mengarahkan pekerjaan pendidikan bagi kelompok etnis
minoritas, dan untuk mengkoordinasikan bantuan pendidikan kepada kelompok etnis
minoritas dan daerah etnis minoritas.
9.
Untuk
mengarahkan pekerjaan ideologi dan politik pendidikan, moral, fisik, kesehatan,
seni, dan pendidikan pertahanan nasional di semua jenis sekolah di berbagai
tingkatan; dan untuk mengarahkan pembangunan Partai di lembaga-lembaga
pendidikan tinggi.
10.
Untuk
mengelola pekerjaan guru; untuk merumuskan dan mengawasi pelaksanaan standar
untuk kualifikasi bagi guru dari berbagai jenis dan di berbagai tingkatan
bersama-sama bekerja sama dengan departemen terkait; dan untuk mengarahkan
pelatihan orang untuk sistem pendidikan.
11.
Untuk
mengelola ujian masuk untuk kredensial akademik untuk pendidikan tinggi dan
administrasi catatan status pendaftaran siswa; untuk membuat rencana perekrutan
untuk pendidikan tinggi bekerja sama dengan departemen terkait; untuk mengambil
bagian dalam menyusun kebijakan lapangan kerja bagi lulusan perguruan tinggi
dan universitas; dan untuk mengarahkan perguruan tinggi reguler dan universitas
dalam pekerjaan mereka untuk memfasilitasi berburu pekerjaan lulusan dan awal
bisnis mereka sendiri.
12.
Untuk
merencanakan dan memandu penelitian oleh lembaga pendidikan tinggi dalam ilmu
alam, filsafat dan ilmu-ilmu sosial; untuk mengkoordinasikan dan membimbing
lembaga pendidikan tinggi untuk mengambil bagian dalam pengembangan sistem
inovasi nasional, dan melaksanakan proyek-proyek kunci Negara dan program untuk
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; untuk memandu pembangunan dan
pengembangan inovasi ilmiah dan teknologi dari lembaga pendidikan tinggi; untuk
mengarahkan informatisation pendidikan dan mempromosikan integrasi produksi,
pengajaran dan penelitian.
13.
Untuk
mengatur dan membimbing pertukaran pendidikan internasional dan kerjasama;
merumuskan kebijakan program untuk mahasiswa Cina yang belajar di luar negeri
dan mahasiswa asing yang belajar di Cina, program pendidikan bersama oleh
lembaga pendidikan Cina dan asing, dan manajemen sekolah untuk anak-anak dari
warga negara asing. Untuk merencanakan, mengkoordinasikan dan mengarahkan
pekerjaan mempromosikan bahasa Cina di dunia. Untuk melaksanakan kerja sama
pendidikan dan pertukaran dengan Hong Kong, Macau dan Taiwan.
14.
Untuk
merumuskan pedoman dan kebijakan untuk standarisasi nasional dan promosi bahasa
Cina lisan dan tertulis; untuk mengkompilasi menengah dan jangka panjang
rencana untuk pengembangan bahasa Cina; untuk merumuskan standar dan kriteria
untuk Cina dan bahasa dari kelompok etnis minoritas dan untuk mengatur dan
mengkoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan standar dan kriteria;
untuk mengarahkan mempopulerkan Mandarin dan pelatihan guru Putonghua.
15.
Untuk
mengambil alih pekerjaan penganugerahan gelar akademik; bertanggung jawab atas
pelaksanaan sistem conferral untuk gelar akademik; bertanggung jawab untuk pekerjaan
terhadap timbal balik internasional di gelar akademik, saling pengakuan gelar
akademik dan sebagainya.
16.
Melakukan
koordinasi antara departemen Negara dan UNESCO untuk kerjasama di bidang
pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan daerah lainnya; untuk
mengambil alih penghubung dari departemen Negara dengan Sekretariat UNESCO dan
lembaga-lembaga dan organisasi terkait.
17.
Untuk
melaksanakan pekerjaan lainnya yang diberikan oleh Dewan Negara.
C. Pendidikan Kewarganegaraan di China
Pendidikan Kewarganegaraan di China sangat erat dan
melekat dengan pendidikan moral. Pendidikan moral di China itu sendiri sering
dikaitkan dengan kehidupan politik. Seperti yang dinyatakan Wing On Lee dan Chi
Hang Ho (2005: 413), istilah ‘pendidikan moral‛ (daode jiaoyu) disebut
juga pendidikan politik (sixiang jiaoyu) atau pendidikan politik
(zhengzhi jiaoyu) dan atau pendidikan ideopolitik, sehingga kualitas
moral bagai dua sisi mata uang yaitu sama kualitasnya dengan kualitas ideomoral
dan atau moral-ideopolitik (sixiang zhengzhi suzhi). Tiga istilah tersebut
digunakan secara bertukaran dalam literatur pendidikan di Cina.
Pendidikan moral di China difungsikan sebagai sarana
sosialisasi politik, selain itu pendidikan moral juga menjadi alat untuk
mentransmisikan nilai-nilai ideologi politik. Sasaran dari kegiatan sosialisasi
politik tersebut tidak hanya kepada siswa tapi ditujukan juga kepada masyarakat
secara luas.
Dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Partai Komunis Cina (1988),
Notice on Reforming and Strengthening the Moral Education Work in Secondary
and Primary Schools, ‛moral education is ideological and political education.
It plays an important role in upholding the socialist nature of the school‛
(sebagaimana dikutip Lee dan Ho, 2005: 414).
Berdasarkan dokumen tersebut dapat dipahami bahwa
pendidikan moral merupakan pendidikan ideologi dan politik secara bersamaan.
Dengan demikian, perubahan politik mempengaruhi perkembangan pendidikan politik
di China. Hal serupa juga berarti bahwa pendidikan moral mencerminkan perubahan
politik (Lee dan Ho, 2005: 414).
Wing On Lee (2006:5) menyatakan tentang karakteristik
pendidikan kewarganegaraan di negara-negara Asia dapat membantu pemahaman kita terhadap
keberadaan pendidikan moral yang menjadi aspek pokok kurikulum pendidikan
kewarganegaraan di Cina. Termasuk pendidikan kewarganegaraan di China yang
identik dengan istilah pendidikan moral. Sebagaimana dinyatakan oleh Kennedy dan
Fairbother (2004, dalam Lee, 2006: 5) bahwa pendidikan kewarganegaraan Asia
ditandai oleh konsepsi-konsepsi keutamaan moral dan nilai-nilai personal.
Dalam kasus di China, sebagaimana telah dipaparkan di
muka, pendidikan kewarganegaraan merupakan kombinasi dari ‛civic education,
moral education, political education and ideological education‛ ( Lee, 2006:
5).
Dalam sistem pendidikan nasional China ada konsep deyu,
yang artinya sama dengan pendidikan moral. Meskipun demikian, Deyu memiliki
pengertian lebih luas tidak hanya untuk pendidikan moral, tetapi juga
pendidikan ideologis dan politik, termasuk pelajaran hukum, kesehatan (fisik
dan mental), pelajaran yang berkaitan dengan bekerja dan banyak kegiatan
lainnya untuk pendidikan umum siswa. (Li Ping, Zhong Minghua, Lin Bin dan Zhang
Hongjuan, 2004: 449-450).
Pendidikan kewarganegaraan dalam bentuk pendidikan moral
di China secara ringkas dapat dilihat kontinum perkembangannya sejak 1949
hingga sejak 1993. Pada periode 1949-1978, pendidikan moral berorientasi
politik, yang dalam pelaksanaannya mendasarkan diri kepada Common Framework
for Chinese People’s Political Negotiations Partai Komunis Cina.
Tugas utama pendidikan moral ketika itu ialah untuk menghancurkan
ideologi-ideologi para feodalis, borjuis dan fasis, serta menanamkan
keutamaan-keutamaan nasional seperti mencintai tanah air, mencintai rakyat,
mencintai buruh, mencintai ilmu, dan mencintai kekayaan publik (CCP 1949 dalam
Lee dan Ho, 2005: 419).
Pada periode 1978-1993, secara gradual pendidikan
moral menjadi independen dari politik. Pada Pleno Ketiga dari Kongres Nasional
Kesebelas (1979), dilahirkan sebuah dokumen ‚Behavioural Code for Primary and Secondary
Students‛ (PRCMOE, 1979). Dari dokumen itu, tugas pendidikan moral adalah
menanamkan cita-cita, kualitas moral, budaya dan disipilin siswa; afektivitas
terhadap tanah air sosialis dan kewirausahaan sosialis; dedikasi terhadap
pembangunan Negara; haus ilmu pengetahuan baru; dan kemauan untuk berpikir dan
keberanian untuk kreatif.
Pada 1988 pun dilahirkan satu dokumen lainnya, yaitu Outline
of Moral Education Secondary School yang diterapkan secara penuh pada 1991.
Arti penting dokumen ini ialah bahwa pendidikan moral tidak lagi diembel-embeli
dengan kata ’ideologi.’ Pendidikan moral mulai memfokuskan kepada kurikulum
kewarganegaraan semata. Dokumenn Outline itu mewajibkan pengajaran
materi dan pendekatannya kepada aspek-aspek nilai, sikap dan perilaku (Lee dan
Ho, 2005: 419-420). Fokus utama Outline mencakup:
Sosialisme dan kolektivisme berdasarkan atas
patriotisme
Standar moral dan perilaku siswa,dan
Adopsi sebuah pendekatan motivasional untuk mengembankan
kepercayaan diri (self-esteem), kemandirian (self-reliance), dan kekuatan diri
siswa (Lee dan Ho,2005: 420)
Pengembangan pendidikan moral sebagai bentuk khas civic
education di China, didasarkan kepada sejumlah dokumen-dokumen Partai
Komunis China (PKC) dan Pemerintah China itu sendiri. Antara PKC dan Pemerintah
China itu sendiri adalah dua sisi sebuah mata uang. PKC dengan Polit Biro-nya merupakan
lembaga yang menentukan jalannya pemerintahan di China. Dengan demikian
pendidikan moral yang dilaksanakan di China merupakan produk kebijakan lembaga
tersebut, yang tentu saja nilai-nilai moral dasarnya mendasarkan diri pada asas
dan cita-cita partai yang mendasarkan diri pada Marxisme-Leninisme, ajaran
Ketua Mao Zedong, Pikiran Deng Xiaping dan nasionalisme China itu sendiri (Li
Ping, Zhong Minghua, Lin Bin dan Zhang Hongjuan, 2004: 459).
Pendidikan nasional China memiliki tujuan-tujuan untuk:
Ø to understand through local changes the great changes
brought about in China by the reform and opening up policy and socialist market
economy led by the CPC, and to understand that Marxism-Leninism, Mao Zedong
Thought, Deng Xiaoping Theory and `the important thought of The Three
Represents' are the guiding ideology in building socialism with Chinese
characteristics;
Ø to understand the Party's basic line on the primary stage
of socialism, the country's basic economic and political system at the present
stage, and the superiority of the socialist system in producing social wealth
and benefiting the people;
Ø to understand the objectives of building a well-off
society in an all-round way and unbalanced social development so as to
strengthen the mission sense of building socialist China;
Ø to understand the country's achievements in science,
technology and educational development, to know about the gap between China and
developed countries, to understand the realistic meaning of implementing the
strategy of promoting the progress of the country with science and technology;
Ø to know the conditions of the population, resources and
environment, to understand the policies of family planning, environmental
protection, rational utilization of resources, and to establish long-lasting
sustainable development;
Ø to understand that the development of such a united
multiethnic country depends on all the people's solidarity, cooperation, hard
work and common development, and
Ø to learn about the fine tradition of the Chinese nation
and carry forward and cultivate the national spirit by one's own deeds, so as
to promote socialist spiritual civilization and safeguard national steadiness
and ethnic solidarity;
Ø to understand the developmental trend of the contemporary
world, to know the status and function of China in the world, to know the
opportunities and challenges facing China, to learn survival skills, to
establish global concepts, to maintain world peace;
Ø to understand the common ideal for all Chinese
nationalities and try to work hard in one's career and make a contribution to
society ( sebagaimana
dikutip Zhan Wansheng dan Ning Wujie, 2004: 523).
Sementara itu, derivasi tujuan pendidikan nasional China
dalam kurikulum pendidikan moral adalah bertujuan untuk:
Ø enhance their moral dispositions;
Ø help them form healthy psychological traits;
Ø initiate their legal awareness;
Ø strengthen their sense of social responsibility and
behaviour;
Ø assist them in the pursuit of higher ideological and
ethical standards, over and above observing the basic code of conduct;
Ø and guide them in carrying forward the national spirit
and fostering a common ideal for socialism with Chinese characteristics (dalam Zhan Wansheng dan Ning Wujie, 2004: 519)
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat kita pahami
bahwa setiap negara memiliki perbedaan dan karakteristik yang khas dalam
menerapkan sistem pendidikannya, tidak terkecuali dengan pelaksanaan pendidikan
kewarganegaraan. Setiap karakteristik yang muncul dalam penerapan pendidikan
kewarganegaraan di masing-masing negara itu dipengaruhi oleh latar belakang
sejarah, sistem sosial dan sistem politik serta sistem nilai dan budaya yang
dianut oleh negara tersebut.
Seperti halnya penerapan pendidikan kewarganegaraan di
China, yang begitu khas dan melekat dengan istilah pendidikan moral atau
pendidikan politik. Hal-hal tersebut juga sangat dipengaruhi oleh latar
belakang sejarah China sebagai sebuah peradaban yang amat besar, serta sistem
politik dan sistem budaya yang dianutnya.
Pendidikan kewarganegaraan di China sangat erat kaitannya
dengan kehidupan politik, hal tersebut soelah menjadi sebuah keharusan
dikarenakan China menganut sistem politik dan pemerintahan yang bersifat
otoriter. Sistem politik dan pemerintahan yang bersifat otoriter tersebut
dipengaruhi oleh Partai Komunis China yang memiliki program dalam menekankan
kepatuhan seluruh warga negara terhadap tujuan dan cita-cita negara China itu
sendiri.
Berdasarkan ciri dan karakteristik pendidikan
kewarganegaraan di China, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan
penerapan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Diantaranya adalah pada masa
pemerintahan orde baru, dimana pendidikan kewarganegaraan memiliki muatan
politik dan ideologi negara yang dilakukan dnegan cara penafsiran sepihak oleh
rejim yang sedang berkuasa dan cenederung dipaksakan sehingga pendidikan
kewarganegaraan pada masa itu bisa dikatakan sebagai alat sosialisasi politik
dan ideologi oleh pemerintah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar