BAB 1
PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang
Setiap negara memiliki agenda politik untuk
membentuk karakter warga negaranya (national
character building) agar menjadi warga negara yang diinginkan (desirable citizen), yaitu warga negara
ideal yang sesuai dengan cita-cita negaranya. Untuk mencapai warga negara yang
ideal itu, tentu perlu upaya melalui proses pendidikan dan pembelajaran di
lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.
Salah satu komponen pendidikan nasional
di Indonesia untuk membentuk karakter
warga negara ideal adalah PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) yang diberikan sebagai mata pelajaran wajib
di tingkat Pendikan Dasar sampai dengan Pendidikan Tinggi (UU Sisdiknas No. 20 Tahun
2003 pasal 37 ayat 1 dan 2). Adapun
tujuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia secara eksplisit terdapat dalam
penjelasan pasal 37 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, yaitu “Pendidikan
kewarganegaran di maksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang
memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”.
PKn sebagai bagian dari pendidikan nasional menjadi komponen terpenting
dalam membentuk warga negara ideal yang menjadi cita-cita negara Indonesia,
yang juga secara eksplisit tertuang dalam tujuan pendidikan nasional pasal 3
ayat 2 yaitu”. manusia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab”.
Adapun PKn di Indonesia dipengaruhi juga
dari perkembangan historis negara, landasan filosofis, yuridis serta politis.
Begitu pula jika kita mengkaji PKn di negara lain tentu erat kaitannya dalam
konteks tersebut, termasuk dalam hal ini adalah Australia. Secara
historis, Australia adalah bekas jajahan Inggris, di mana akhir abad
ke-18 Inggris menduduki benua ini, dan menjadikannya sebagai tempat pembuangan
para pelaku kriminal. Pertengahan abad ke-19, ditemukan tambang emas di
Australia sehingga benua itu pun ramai didatangi para imigran. Sejak itu pula,
mereka memperjuangkan kemerdekaan untuk mengatur sendiri Australia, terlepas
dari kontrol Inggris. Tepatnya, pada tanggal 1 Januari 1901 didirikanlah Negara
Persemakmuran Australia, dan hingga kini Australia tergabung dalam
Persemakmuran Inggris. Tentu kondisi historis Australia
berpengaruh pula dalam pelaksanaaan PKn di negaranya. Begitu juga dengan
Indonesia, yang dari historis awalnya adalah negara yang pernah dijajah Belanda
(1816-1942), Jepang (1942-1945), bahkan pernah pula oleh Spanyol dan Portugis pada
abad 15-an.
Hal yang menarik ketika mengkaji Australia adalah bahwa PKn dikembangkan bersifat medium atau
berada di tengah kontinum dengan pendekatan “education through citizenship”, sebagaimana yang dikemukakan Kerr
(1999: 15-16) dalam Winataputra & Budimansyah (2007: 6), bahwa “Australia
dinilai berada di tengah kontinum sebagai “education
through citizenship”, yang menitikberatkan pada prinsip “...involves student learning by doing,
through active, participative experiences in the school or in local community
and beyond. Proses belajar seperti itu memiliki potensi untuk “...reinforces the knowledge component”.
Hal inilah yang membedakan dengan PKn di Indonesia yang cenderung mengembangkan
PKn pada sifat minimal dengan pendekatan “Education
about citizenship”, yang memusatkan perhatian pada: “...providing students with
sufficient knowledge and understanding of national history and the structures
and processes of government and political life”. Oleh karena itulah,
penulis tertarik mengkaji lebih dalam tentang PKn di Australia ditinjau dari
aspek kurikulum.
Selanjutnya pendidikan civic
education di Irlandia lebih menarik lagi adalah pengembangan dan pembelajaran yang bersifat Thick Citizenship
education yang mana dalam pengembanganya
lebih bersifat inclusive, activist, participative, process-led,
value-based, interactive, more difficult to achieve, citizenship education maka dari kedua sudut pandang
dari 2 negara tersebut menunjukan adanya
terdapat perbedaan namun juga ada titik
pertemuan antara keduanya dan pengembangan dan pembelajaran civic itu sendiri.
Lebih lanjut jika meninjau pendidikan di Republik Irlandia maka Sejak
tahun 2008, Departemen Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Republik Irlandia telah
menjalankan program pendidikan gratis bagi program sekolah dasar-menengah.
Alokasi pendidikan gratis tersebut sebanyak 98% siswa diberikan bantuan secara
langsung oleh pemerintah, sedangkan 2% siswa mendapatkan bantuan dari sekolah
secara mandiri. Terhitung sejak tahun ajaran 2009/2010, Departemen Pendidikan
dan Ilmu Pengetahuan Republik Irlandia menyediakan bantuan biaya pendidikan
untuk: 3.295 sekolah dasar dengan jumlah siswa sebanyak 505.998 siswa; dan 730
untuk sekolah menengah dengan jumlah siswa sebanyak 350.998 siswa. (Dep.
Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, 2010).
Penyelenggaraan Pendidikan di Republik
Irlandia diwajibkan bagi siswanya mulai dari usia 6-16 tahun. Namun pada
kenyataannya kebanyakan anak-anak mulai bersekolah pada usia 4-5 tahun.
Penyelenggaraan pendidikan dasar di setiap sekolah disesuaikan dengan otoritas
agama yang dianut dan dibiayai oleh nagara. Penyelenggaraan pendidikan menengah
dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu: 1) Sekolah Menengah Umum dengan ketentuan
satu jenis kelamin siswa dan memiliki keyakinan yang sama ; 2) Sekolah Menengah
Kejuruan dengan ketentuan disatukan siswa pria dan wanita, serta dikelola oleh
Komite Pendidikan Kejuruan yang dibentuk oleh Badan Hukum berdasarkan
Undang-Undang Pendidikan Kejuruan tahun 1930; dan 3) Sekolah Menengah
Komprehensif/Komunitas yang merupakan gabungan antara Sekolah Menengah Umum dan
Sekolah Menengah Kejuruan dengan ketentuan dibentuk oleh negara dan dikelola
oleh dewan pengurus pada swasta. Penyelenggaraan pendidikan tingkat tinggi
dibagi ke dalam 5 sektor yakni: 1) Universitas; 2) Institut Teknologi; 3)
Perguruan Tinggi Negeri; 4) Perguruan Tinggi Swasta dan 5) Perguruan Tinggi
Keguruan.
Keseriusan pemerintah Republik Irlandia
terhadap penyelenggaraan, dapat kita lihat bagaimana pemerintah berusaha keras
untuk membentuk sumber daya manusia yang cerdas dan berwawasan tinggi. Oleh
sebab itu, sebagai salah satu mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk
karakter warga negara, Pendidikan Kewarganegaraan menjadi salah satu mata
pelajaran wajib di dalam sistem pendidikan Republik Irlandia. Pentingnya
Pendidikan Kewarganegaraan di Republik Irlandia dapat dilihat dari upaya
Pemerintah Republik Irlandia untuk penanaman dan penguatan ideologi
kewarganegaraan dalam diri peserta didik. Selain itu, Pendidikan
Kewarganegaraan juga dibelajarkan di Republik Irlandia dengan harapan dapat
menumbuhkembangkan perilaku dan nilai dalam mengidentifikasi masalah serta
kesadaran dan kemandirian dalam belajar, menghargai perbedaan, tidak bersikap
anarkis dalam menyelesaikan masalah, menghindari prasangka, diskriminasi dan
keadilan sosial diberbagai tingkatan masyarakat.
B.
Rumusan
Masalah
Adapun
rumusan masalah yang akan dikaji pada makalah ini antara lain:
1. Bagaimanakah
perkembangan Civic di Australia ?
2. Bagaimanakah
perkembangan pendidikan civic di Irlandia ?
3. Bagaimanakah
Studi comparasi
civic education di Australia dan Irlandia?
4. Bagaimana kontribusi terhadap perkembangan civic di Indonesia)
?
C.
Tujuan
Penulisan
1. Memperoleh
informasi dan pemahaman tentang civic
education di Australia dan Irlandia.
2. Memperoleh
informasi dan pemahaman tentang perkembangan
civic education di Australia dan Irlandia serta pemahaman yang dapat diambil dalam
rangka pengembangan civic di Indonesia.
D.
Kegunaan
Penulisan
1. Secara
teoritis: berguna bagi pengembangan
khasanah keilmuan di bidang pendidikan, khususnya pengembangan Pendidikan
Kewarganegaraan di Indonesia.
2. Secara
praktis: berguna sebagai bahan informasi untuk perbaikan dan peningkatan
kualitas Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dengan melakukan kajian komparatif
Pkn di negara Australia.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Profil Negara Australia dan Republik
Irlandia
1. Profil Negara Australia
Berikut ini adalah profil negara
Australia berdasarkan informasi yang didapat dari situs http://id.wikipedia.org/wiki/australia:
1. Letak geografis
Australia, dengan nam resmi negara
“Persemakmuran Australia”, adalah sebuah negara di belahan selatan yang terdiri
dari daratan utama benua Australia, Pulau Tasmania, dan berbagai pulau kecil di
Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Negara-negara yang bertetangga dengannya
adalah Indonesia, Timor Leste, dan Papua Nugini di utara; Kepulauan Solomon,
Vanuatu, dan Kaledonia Baru di timur-laut; dan Selandia Baru di tenggara.
2. Sejarah Australia
Kira-kira 40.000 tahun sebelum pendudukan bangsa Eropa pada
akhir abad ke-18, Australia telah dihuni oleh Aborigin, yang menggunakan salah
satu dari 250 kelompok bahasa.
Pada tahun 1606, imigran Eropa yang datang ke Benua
Australia adalah orang-orang Belanda. Namun, di akhir abad ke-18, Inggris
menduduki benua ini, dan menjadikannya sebagai tempat pembuangan para pelaku
kriminal. Pada pertengahan abad ke-19, ditemukan tambang emas di Australia
sehingga benua itu pun ramai didatangi para imigran. Sejak itu pula, mereka
memperjuangkan kemerdekaan untuk mengatur sendiri Australia, terlepas dari
kontrol Inggris. Hingga kini, Australia tergabung dalam Persemakmuran Inggris.
Setelah ditemukan oleh penjelajah Belanda pada 1606, paro
timur Australia diaku sebagai milik Britania pada 1770, dan mulai diduduki
sejak penentuan koloni tahanan di New South Wales, yang secara resmi didirikan
pada 7 Februari 1788 (meskipun kepemilikan formal baru dinyatakan pada 26
Januari 1788). Populasi bertambah secara statis selama beberapa dasawarsa;
benua ini dijelajahi, dan setelah itu didirikanlah lima Koloni Mahkota lagi
yang berpemerintahan mandiri.
Pada 1 Januari 1901, kelima koloni ini berubah menjadi
federasi, dan didirikanlah Persemakmuran Australia. Sejak zaman federasi,
Australia telah memelihara sistem politik demokrasi liberal yang stabil, dan
menjadi bagian dari dunia persemakmuran. Populasinya sebanyak 22 juta jiwa,
yang hampir 60%-nya terpusat atau berada di dekat pusat-pusat pemerintahan
negara-negara bagian di daratan utama; yakni Sydney, Melbourne, Brisbane,
Perth, dan Adelaide. Ibu kota negara ini adalah Canberra, di Teritorial Ibu Kota
Australia. Hampir 56% populasi Australia menetap di Victoria atau New South
Wales, dan hampir 77% menetap di pantai timur daratan utama.
Sebagai sebuah negara maju yang makmur, Australia adalah
ekonomi terbesar ke-13 di dunia. Australia berperingkat tinggi dalam banyak
perbandingan kinerja antarbangsa seperti pembangunan, mutu kehidupan, perawatan
kesehatan, harapan hidup, pendidikan umum, kebebasan ekonomi, dan perlindungan
kebebasan sipil, dan hak-hak politik. Australia adalah anggota Perserikatan
Bangsa-Bangsa, G-20 ekonomi utama, Negara-Negara Persemakmuran, ANZUS,
Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi, Kerjasama Ekonomi Asia
Pasifik, Forum Kepulauan Pasifik, dan Organisasi Perdagangan Dunia.
3.
Nama Resmi Negara : Commonwealth of Australia (Persemakmuran Australia)
4.
Ibu kota :
Canberra
5.
Motto Negara : -
6.
Bahasa Resmi : tidak ada
7.
Bahasa Nasional : Inggris (de
facto)
8.
Lagu Kebangsaan : Advance Australia
Fair
9.
Bentuk pemerintahan : Monarki Konstitusional
10. Jumlah
penduduk (perkiraan 2016) : 24.224.823
11. IPM (2013) : 0.933 (sangat tinggi)
12. PDB
per kapita ( perkiraan 2015) : $52.454
13. Mata
uang :
Dolar Australia (A$)
2.
Profil Negara Republik Irlandia
Republik Irlandia (Bahasa Irlandia: Poblacht na hÉireann) merupakan sebuah
negara yang mencakup lima perenam Pulau Irlandia yang terletak di bagian barat
laut Eropa. Nama resmi negaranya adalah Irlandia (Éire), yang digunakan oleh
organisasi-organisasi internasional untuk menunjuk ke negara ini. Populasi
Irlandia berjumlah lebih dari 4 juta jiwa dan termasuk anggota Uni Eropa.
Wilayah Pulau Irlandia yang tidak termasuk republik ini dimiliki oleh Irlandia
Utara, bagian dari Britania Raya.
Republik
Irlandia ialah sebuah pulau di Eropa lepas pesisir barat benua Eropa.
Negara Bebas Irlandia adalah sebuah negara yang didirikan pada tahun 1922
dengan status domini berdasarkan Perjanjian Inggris-Irlandia, yang
ditandatangani oleh wakil Britania dan Irlandia dua belas bulan sebelum
terbentuknya negara ini. Pada saat pendirian Negara Bebas Irlandia, negara ini
terdiri dari keseluruhan Pulau Irlandia, namun tak lama kemudian Irlandia Utara
memilih memisahkan diri dan tetap bergabung kembali menjadi bagian dari
Britania Raya. Pendirian Negara Bebas Irlandia ini juga menggantikan dua status
atas Irlandia sebelumnya, yaitu Republik Pulau Irlandia (didirikan 21 Januari
1919) dan Pemerintah Sementara Irlandia Selatan. Presiden pertama Negara Bebas
Irlandia W. T. Cosgrave, memimpin pemerintahan negara ini sejak bulan Agustus
1922 sampai kemudian dibubarkan. Negara Bebas Irlandia dibubarkan pada tahun
1937, saat warga Irlandia melaksanakan referendum untuk menggantikan konstitusi
tahun yang 1922. Negara ini digantikan oleh negara berdaulat dan merdeka yang
saat ini bernama Republik Irlandia.
Sejarah Irlandia
dimulai dengan adanya pemukiman pertama di Irlandia sekitar tahun 8000 SM,
ketika pemburu tiba dari Britania Raya dan daratan Eropa, kemungkinan melalui
jembatan alam. Sedikit jejak arkeologi yang tersisa dari grup ini, tetapi
generasi penerus mereka dan perpindahan pada era Neolitik dari Semenanjung
Iberia, menyebabkan adanya situs Neolitik utama seperti Newgrange. Dengan
tibanya Santo Patrick dan misionaris Kristen lainnya pada awal abad ke-5 M,
Kekristenan menggantikan agama pagan pada tahun 600. Periode sejarah Irlandia
menunjukkan terus meningkatnya kekuasaan bangsa asing, menyusul penyerbuan
orang Viking, kemudian orang bangsa Inggris. Republik Irlandia terutama dihuni
oleh bangsa Celtik Gaelik yang meliputi sekitar 150 tuath atau suku. Mereka
sering bertikai dan berperang. Kondisi ini menjadi penghambat kemakmuran
Irlandia. Kemudian, tahun 432, tibalah tokoh yang mengubah sejarah Irlandia,
yaitu St. Patrick. Ia menjelajahi Irlandia dan berhasil mengkristenkan para
kepala suku Irlandia serta mengkhotbahkan perdamaian. Pada tahun 600, Irlandia
telah menjadi pusat agama Kristen di Eropa. Para biarawan Irlandia menyebarkan
agama Kristen ke seluruh Eropa. Pada tahun795, bangsa Viking menyerbu Irlandia.
Selama 40 tahun berikutnya, mereka menyerang dan menghancurkan banyak biara.
Pada tahun 840, mereka mulai bermukim di Irlandia, mendirikan kota seperti
Dublin, Waterford, Cork, dan Limerick. Dari kota-kota ini, mereka berdagang dan
bercampur dengan penduduk Irlandia serta mengadopsi banyak adat istiadat
setempat.
Republik Irlandia mencakup 70.273 km²
atau 83% dari luas Pulau Irlandia di bagian selatan, dengan sisanya merupakan
wilayah Irlandia Utara. Batas baratnya adalah Samudra Atlantik, sedangkan di
timur terdapat Laut Irlandia yang berhubungan dengan samudra lewat Selat St.
George dan Laut Keltik. Pesisir barat Irlandia terdiri dari tebing, bukit, dan
gunung kecil. Bagian dalamnya dilewati berbagai sungai, salah satunya adalah
Sungai Shannon. Kota-kota di Irlandia antara lain Dublin, Cork, Galway, dan
Limerick.
Republik Irlandia secara tradisional
dibagi dalam 26 county (contae atau condae dalam bahasa Irlandia) yang masih digunakan hingga kini
dalam konteks kebudayaan dan olahraga. 26 county tersebut adalah bagian dari 4
provinsi: Connacht, Ulster, Leinster, dan Munster. Secara administratif,
beberapa dari 26 county tersebut telah mengalami restrukturisasi, misalnya
County Dublin yang telah dihapus dan dipecah menjadi tiga dewan county pada
tahun 1990-an dan County Tipperary yang telah dibagi secara administratif
menjadi dua county terpisah sejak tahun 1890-an sehingga pada masa kini
terdapat 29 county administratif dan 5 kota, yaitu Dublin, Cork, Limerick,
Galway, dan Waterford. Kilkenny juga adalah sebuah kota namun tidak mempunyai
dewan kota. Selain itu, ada pula lima borough
yang mempunyai sejumlah otonomi dalam county-nya.
B. Sistem Pendidikan di Negara Australia dan Irlandia
Pendidikan
di Australia tidak dipegang oleh pemerintah pusat, namun diserahkan pada setiap
negara bagian atau teritorinya. Jadi, setiap negara bagian memiliki hak untuk
menyelenggarakan pendidikan yang berbeda-beda. Hal ini berdasarkan pada
konstitusi Australia, dimana pendidikan
merupakan tanggungjawab negara bagian. Pada setiap negara bagian, seorang
Menteri Pendidikan dengan sebuah departemen pendidikan melaksanakan pendidikan
dasar dan menengah, dan adakalanya juga pendidikan prasekolah. Sehingga,
masing-masing negara bagian dan wilayah daratan mempunyai otoritas sendiri
dalam pelaksanaan pendidikannya.
Menurut
Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan dalam Pasal 1 Ayat
8 bahwa jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan
berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan
kemampuan yang dikembangkan.
Dilihat dari jenjang pendidikan formal,
Australia terdiri dari 3 tahapan pendidikan, yaitu pendidikan dasar (primary schools), pendidikan menengah (secondary education, meliputi secondary school/high schools), dan
pendidikan tinggi (tertiary education in
universties or TAFE [techical and further education] college). Ada kalanya,
sebelum memasuki primary school, peserta didik memasuki kindergarten atau taman
kanak-kanak.
Di
Australia, pendidikan dasar menjadi dasar untuk memasuki jenjang selanjutnya,
yaitu pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan lanjutan dari
pendidikan dasar. Tahapan terakhir adalah pendidikan tinggi, yang mencakup
beberapa program, yaitu diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang
diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Lama pendidikan untuk masing-masing
jenjang tersebut berbeda antarnegara bagian. Perbedaanya dapat dilihat dalam
tabel berikut ini:
1.
Wilayah New South Wales, Victoria, Tasmania, dan Australian Capital Territory
|
Jenjang Pendidikan
|
Lama Pendidikan
|
|
|
Pendidikan
Dasar
|
Primary
School
|
6 tahun
|
|
Pendidikan
Menengah
|
Junior
Secondary School
|
4 tahun
|
|
Senior
High School
|
2 tahun
|
|
2. Wilayah Queensland,
Australia Selatan, Australia Barat, Northern Territory
|
Jenjang Pendidikan
|
Lama Pendidikan
|
|
|
Pendidikan
Dasar
|
Primary
School
|
7 tahun
|
|
Pendidikan
Menengah
|
Junior
Secondary School
|
3 tahun
|
|
Senior
High School
|
2 tahun
|
|
Pendidikan
di Australia, mewajibkan peserta didik untuk menempuh wajib belajar, yaitu pada
jenjang primary school (SD) dan junior secondary school (SMP). Sehingga, wajib
belajar di Australia yakni 10 tahun. Selanjutnya, peserta didik dapat masuk ke
senior high school. Istilah yang dilakukan untuk jenjang pendidikan di
Australia adalah year 1 – 12 (dari jenjang primary school hingga high school). Pada jenjang senior high school,
setiap peserta didik memiliki kewajiban untuk memilih program pendidikan
kejuruan atau pendidikan umum. Pendidikan kejuruan diarahkan untuk pasar kerja,
artinya lulusan pendidikan kejuruan tersebut akan siap untuk bekerja setelah
lulus. Setiap negara bagian memiliki Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan (Vocational Education and Training atau VET).
VET mempersiapkan peserta didik untuk bekerja tanpa perlu mendapatkan gelar
sarjana.
Untuk
peserta didik yang mengambil pendidikan umum, dapat meneruskan pendidikan ke
jenjang diploma, bachelor degree, dst. Berikut adalah kualifikasi kerangka
kualifikasi Australia (AQF atau Australian Qualification Framework) menurut
sector pendidikan.
Australian Qualification Framework
|
Sektor Sekolah
|
Sektor Vocational Education And Training (VET)
|
Sektor Perguruan Tinggi
|
|
Senior Secondary Certificate of Education (Ijazah Sekolah Menengah Atas)
(2–3
tahun)
|
Vocational
graduate diploma (Diploma Kejuruan)
(1
tahun)
|
Gelar
doktor (3+ tahun)
|
|
VET di
Sekolah
|
Vocational
graduate certificate (Sertifikat Kejuruan)
(6
bulan)
|
Gelar
Masters / Magister
(1–3
tahun)
|
|
|
Advanced diploma (Diploma Lanjutan)
(6–12 bulan)
|
Graduate
diploma
(1
tahun)
|
|
|
Diploma
(1 tahun)
|
Graduate
certificate
(6
bulan)
|
|
|
Sertifikat IV
(1 tahun)
|
Bachelor
degree (Gelar Sarjana Muda)
(3
tahun)
|
|
|
Sertifikat III
(6 bulan)
|
Associate
degree, advanced diploma
(1,5
tahun)
|
|
|
Sertifikat II
(6 bulan)
|
Diploma
(1
tahun)
|
|
|
Sertifikat I
(6 bulan)
|
|
Untuk gelar yang didapatkan setelah
menempuh perguruan tinggi adalah:
·
Bachelors degree (setingkat sarjana S1)
·
Masters degree (setingkat magister S2)
·
PhD (setingkat doktor S3)
Untuk
tes bagi siswa yang berlaku secara nasional, Australia menyelenggarakan NAPLAN
(National Assessment Program-Literacy and
Numeracy). Setiap tahunnya, semua siswa yang berada pada tahun 3, 5, 7, dan
9 melakukan tes pada hari yang sama. Materi tes tersebut meliputi membaca,
menulis, bahasa (mengeja, tata bahasa, dan pemberian tanda baca), dan
perhitungan.
Selanjutanya sistem pendidikan di Republik Irlandia Secara garis besar,
pendidikan di Irlandia terbagi menjadi 3 (tiga) tingkatan: pendidikan tingkat
pertama/dasar (Primary Education),
pendidikan tingkat kedua (Secondary
Education), dan pendidikan tingkat ketiga (Tertiary Education).
Pendidikan Tingkat Pertama (Primary
Education)
Walaupun anak-anak tidak diwajibkan untuk
menghadiri sekolah sampai usia enam tahun, 65% dari anak usia empat tahun dan
sebagian besar anak berusia lima tahun terdaftar di kelas balita di sekolah
dasar di Irlandia. Sekolah dasar berlangsung sampai tahun kedelapan, yang
terbagi menjadi dua periode (junior dan
senior). Sistem pendidikan pertama menekankan
sebuah pendekatan yang berpusat pada anak dan didasarkan pada keyakinan bahwa
pendidikan yang berkualitas tinggi memungkinkan anak-anak untuk merealisasikan
potensi mereka sebagai individu dan menjalani kehidupan mereka sepenuhnya
sesuai dengan tahap-tahap perkembangan tertentu.
Kurikulum pendidikan pertama menyediakan
pengalaman belajar yang luas dan kaya dalam mempromosikan berbagai pendekatan
untuk proses belajar dan mengajar. Tujuan kurikulum adalah untuk memastikan
bahwa semua anak diberi kesempatan belajar yang sama dengan keunikan mereka
masing-masing, mengembangkan potensi mereka sepenuhnya dan menyiapkan mereka
untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Fokusnya adalah pada anak sebagai
pelajar, dan penggunaan berbagai metodologi pengajaran sebagai fitur penting
dari kurikulum. Kurikulum bertujuan untuk mendorong perkembangan keterampilan
kunci dalam komunikasi, pemecahan masalah, berpikir kritis, penyelidikan,
penyidikan dan analisis, dan sosial dan kesadaran pribadi dan interaksi
terhadap lingkungannya.
Mata pelajaran yang diajarkan pada
pendidikan tingkat pertama adalah sebagai berikut: bahasa, matematika,
pendidikan ilmiah, sosial dan lingkungan, pendidikan seni, pendidikan jasmani
dan pendidikan kesehatan personal dan sosial. Secara sederhana, pembagian kelas selama menempuh
pendidikan tingkat pertama adalah sebagai berikut: Junior Infants (nol kecil),
Senior Infants (nol besar), First
Class (kelas satu), Second Class (kelas
dua), Third Class (kelas tiga), Fourth Class (kelas empat), Fifth Class (kelas lima) dan Sixth Class (kelas enam).
Pendidikan Tingkat Kedua (Secondary
Education)
Pendidikan menengah di Irlandia bertujuan
untuk membangun di atas fondasi pendidikan dasar untuk memberikan lingkungan
belajar yang komprehensif dan berkualitas tinggi untuk memungkinkan semua siswa
untuk hidup dan untuk hidup dengan menyadari potensi mereka sebagai individu
dan warga negara. Pendidikan tingkat kedua ini terdiri dari pendidikan menengah, kejuruan, sekolah
komprehensif dan sekolah-sekolah komunitas.
Sekolah kejuruan dan community college mendidik lebih dari 33% dari semua siswa tingkat
kedua, yang dikelola oleh komite pendidikan kejuruan badan hukum yang didirikan
di bawah Undang-Undang Pendidikan Kejuruan, 1930, sebagaimana yang telah
diubah. Sekolah kejuruan didanai hingga 93 persen dari biaya total penyediaan.
Awalnya, prioritas utama dari sekolah-sekolah ini diarahkan untuk pengembangan
keterampilan manual dan persiapan kaum muda dalam dunia pekerjaan. Namun, saat ini sudah dilengkapi dengan kursus tingkat kedua. Sekolah kejuruan juga
merupakan penyedia utama pendidikan bagi orang dewasa dan kursus pendidikan
bagi masyarakat.
Sekolah komprehensif (comprehensive schools) menggabungkan mata pelajaran akademis dan
kejuruan dalam berbagai kurikulum. Jenis sekolah ini dikelola oleh sebuah dewan
perwakilan manajemen dari keuskupan otoritas keagamaan, yang tertuang dalam
Komite Pendidikan Kejuruan daerah dan Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan.
Sekolah-sekolah ini dibiayai sepenuhnya oleh Departemen Pendidikan dan Ilmu
Pengetahuan.
Sekolah komunitas (community colleges) dikelola oleh Dewan Manajemen wakil dari
kepentingan-kepentingan lokal. Sekolah-sekolah ini menawarkan kurikulum yang
luas mencakup praktek dan mata pelajaran akademik. Sekolah-sekolah ini juga
menyediakan fasilitas untuk pendidikan orang dewasa dan proyek-proyek pengembangan
masyarakat. Sekolah-sekolah ini sepenuhnya didanai oleh Negara melalui
Departemen Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan. Semua sekolah menyediakan kursus
bersertifikat yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan,
berhak untuk ikut ujian nasional yang sama yang diadakan oleh Departemen
pendidikan.
Pendidikan tingkat kedua di Irlandia
umumnya dimulai pada usia 12 (dua belas) tahun dan terdiri dari tiga tahun
siklus Junior diikuti oleh dua atau tiga tahun siklus senior. Pada tingkat
pendidikan kedua, tingkatan pembagian kelasnya adalah sebagai berikut: tahun
pertama, kedua dan ketiga. Ujian siklus junior dilakukan pada akhir siklus junior pasca sekolah
tingkat pertama. Pelayanan siklus Junior disediakan bagi siswa berusia 12 (dua
belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun dan umur siswa biasanya menginjak
usia 14 atau 15, setelah 3 tahun pasca pendidikan pertama/dasar. Siswa harus
mengikuti sejumlah mata pelajaran inti yang mencakup Gaeilge, Bahasa Inggris, Matematika, Pendidikan Kesehatan, Pribadi
& Sosial, Kewarganegaraan, Pendidikan Politik dan Sosial dan mata pelajaran
lain meliputi bahasa, Science, kajian Bisnis, Seni, Musik dan lain-lain. Selain
itu, siswa di Sekolah Menengah juga harus belajar Sejarah dan Geografi. Ujian
dinilai melalui ujian tertulis pada akhir tahun tiga program, bersama dengan
ujian dan kegiatan-kegiatan praktek di beberapa mata pelajaran dan ujian lisan
dan pendengaran (listening).
Siklus senior secara signifikan telah
direstrukturisasi dalam beberapa tahun terakhir dan sekarang menawarkan
"Transisi Tahun" yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk
menikmati berbagai input pendidikan, keterampilan hidup dan pengalaman kerja.
Tahun Transisi adalah program satu tahun opsional yang biasanya membentuk tahun
pertama dari siklus tiga tahun. Tahun transisi tidak diteliti, melainkan
dinilai, dan dimaksudkan untuk menjadi pengalaman pendidikan yang luas yang
membantu dalam transisi dari lingkungan sekolah dengan mendorong kreativitas
dan tanggung jawab yang diri. Tujuan utama dari Tahun Transisi adalah untuk
mempromosikan pengembangan pendidikan kejuruan pribadi siswa, sosial, dan untuk
mempersiapkan mereka secara otonom, partisipatif dan bertanggung jawab sebagai
anggota masyarakat.
Pendidikan Tingkat Ketiga (Tertiary
Education)
Pendidikan tingkat ketiga terdiri dari
sejumlah sektor. Sektor universitas, sektor teknologi dan pendidikan perguruan
tinggi yang secara substansial dibiayai oleh Negara. Selain itu ada sejumlah
perguruan tinggi swasta independen. Ada tujuh universitas dan ketujuh
universitas tersebut bersifat otonom dalam menjalankan kurikulum yang
ditentukan oleh Departemen Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan.
Universitas-universitas tersebut menawarkan program gelar tingkat sarjana,
tingkat master dan doktor. Sektor institut teknologi menyediakan program
pendidikan dan pelatihan bersertifikat di bidang-bidang seperti bisnis, ilmu
pengetahuan, teknik, linguistik dan musik, diploma dan atau yang sederajat.
Ada lima perguruan tinggi pendidikan di
Irlandia. Perguruan tinggi ini mengkhususkan diri pada konsentrasi pelatihan
guru-guru pada tingkat pertama. Selain itu, mereka juga menawarkan tiga tahun
gelar sarjana pendidikan dan 18 bulan pasca-sarjana diploma. Pelatihan guru tingkat kedua biasanya
diwajibkan untuk menyelesaikan gelar tingkat pertama di universitas atau
lembaga tingkat ketiga lainnya yang diikuti oleh satu tahun lebih tinggi di
bidang pendidikan diploma. Selain itu, ada perguruan tinggi pendidikan yang
mengkhususkan diri dalam pelatihan tingkat kedua ilmu ekonomi, guru agama dan
pendidikan jasmani.
C.
Kajian
Comparasi Civic Education di Australia dan
Republik Irlandia
Kurikulum Australia: PKn dan Kewarganegaraan' menggambarkan
Australia sebagai 'multikultural, sekuler, dan multi-agama masyarakat, diatur
melalui proses parlemen perwakilan mapan dan berdasarkan liberal demokratis
hukum, nilai-nilai, prinsip-prinsip dan praktek.' Berdasarkan 2008 Deklarasi
Melbourne Tujuan Pendidikan untuk Young Australia, kurikulum Australia saat ini
mengarahkan perhatian khusus kepada tiga prioritas lintas kurikulum: Aborigin
dan Torres Strait Islander sejarah dan budaya; hidup berkelanjutan; dan Asia
termasuk keterlibatan Australia dengan Asia. sasarannya baca di bagian: semua
pemuda Australia harus menjadi aktif dan warga yang tindakan dengan integritas
moral dan etika; menghargai, keragaman budaya, bahasa dan agama sosial
Australia, dan memiliki pemahaman tentang sistem pemerintahan Australia,
sejarah dan budaya; memahami dan mengakui nilai budaya adat berkomitmen untuk
nilai-nilai nasional demokrasi, pemerataan dan keadilan, dan berpartisipasi
dalam kehidupan sipil Australia.
Pada pergantian abad dan
awal 1900-an , pendidikan kewarganegaraan tidak diperlakukan sebagai subjek
diskrit dalam sistem pendidikan Australia, tetapi dimasukkan ke dalam sejarah
dan pelatihan moral. Dengan tahun 1930-an dan 1940-an itu telah menjadi
eksplisit dimasukkan sebagai komponen dari studi sosial . 3 Akhir 1980-an dan
awal 1990-an lihat meningkatnya persepsi defisit pengetahuan sipil dan
partisipasi masyarakat , terutama di kalangan orang yang berusia antara 15 dan
35 4 , dan pemerintah federal melakukan penyelidikan pada tahun 1989 , 1991 ,
dan 1994. Akibatnya , pada tahun 1997
pemerintah memprakarsai program Discovering Demokrasi , yang membuat pelajaran di
kewarganegaraan dan kewarganegaraan wajib untuk semua siswa di tahun 4 sampai
10 5 Penundaan dalam menerima dan menerapkan materi kurikulum mantap program
pada awalnya : pada tahun 1999 hanya 80 per persen guru menyadari program
Menemukan Demokrasi dan 69 persen guru tidak memiliki pengalaman yang
signifikan dalam mengajar program . Meskipun kelemahan ini , laporan itu
menyatakan bahwa di antara mereka yang akrab dengan program ini, ' tujuan dari
program ini umumnya dipandang sebagai suara dan yang paling penting dan
berharga pengalaman belajar bagi siswa mereka .
Tujuan Nasional untuk
Sekolah di Abad Twenty -First , umumnya dikenal melalui Deklarasi Adelaide ,
diikuti pada tahun 1999. Salah satu tujuannya menetapkan bahwa lulus siswa
harus ' warga negara yang aktif dan diinformasikan dengan pemahaman dan
apresiasi dari sistem pemerintahan Australia dan sipil kehidupan. The Melbourne
Deklarasi tahun 2008 digantikan Deklarasi Adelaide dan ditata dua golongan : ' sekolah Australia akan meningkatkan keadilan
dan keunggulan , ' dan ' Semua pemuda Australia akan menjadi pembelajar yang
sukses , individu percaya diri dan kreatif dan warga negara yang aktif dan
memberitahu . Selain membuat civic pendidikan merupakan tujuan utama eksplisit,
berusaha untuk memperbaiki program Discovering Demokrasi dengan menekankan
keterlibatan politik dan tanggung jawab sipil di samping pengetahuan sipil.
Maka dengan demikian begitu halnya tujuan dengan civic di Australia yaitu PKn dan Pendidikan Kewarganegaraan atau civic bertujuan mempromosikan pengetahuan tentang warisan
demokrasi Australia , lembaga-lembaga politik dan hukum , dan
masyarakatnya sehingga orang muda dapat berpartisipasi sebagai warga negara
informasi . Hal ini juga mendorong keterampilan , nilai-nilai dan disposisi kewarganegaraan
aktif yang akan membantu mereka untuk berpartisipasi dalam komunitas mereka dan
dalam kehidupan demokrasi Australia.
Implementasi secara
kongrit mengenai hal tersebut dapat dilihat melalui Deklarasi Melbourne tentang Tujuan Pendidikan
untuk Pemuda Australia, yang dikeluarkan
oleh semua Menteri Australia untuk Pendidikan pada 5 Desember 2008 ,
termasuk komitmen untuk mendukung pemuda Australia
untuk menjadi aktif dan warga informasi . Kewarganegaraan
dan kewarganegaraan pendidikan di sekolah membantu untuk memastikan
bahwa semua pemuda Australia bisa berkontribusi pada pembaharuan
berkelanjutan demokrasi Australia.
Bagian resmi dari kurikulum
kewarganegaraan dan kewarganegaraan sangat penting bagi siswa untuk mencapai
pemahaman demokrasi Australia dan lembaga-lembaganya . Pemahaman tentang
lembaga-lembaga demokratis Australia , sejarah dan nilai-nilai mereka
memberdayakan kaum muda untuk berpartisipasi dalam masyarakat demokratis
Australia dan untuk memahami dunia mereka . Membantu siswa untuk terlibat dalam
kewarganegaraan aktif melengkapi pemahaman ini , karena membantu untuk
menanamkan pada siswa disposisi untuk berpartisipasi dalam komunitas mereka ,
dan mendorong di dalamnya kapasitas untuk berkontribusi demokrasi Australia Memastikan
bahwa siswa mengembangkan pengetahuan , keterampilan dan disposisi untuk
berpartisipasi dalam komunitas mereka adalah tujuan utama dari kewarganegaraan
dan pendidikan kewarganegaraan program. Salah satu komunitas tersebut adalah
kelas , di mana siswa dapat membantu dalam menetapkan konteks lingkungan
belajar mereka , dan akan dikenakan biaya dengan tanggung jawab untuk
memastikan bahwa itu adalah ruang demokrasi di mana semua diberdayakan untuk
berkontribusi pada pengalaman belajar. Menilai dan memberikan kesempatan bagi
yang aktif , partisipasi demokratis di kelas membantu siswa dalam membuat
hubungan antara partisipasi dan pemahaman mereka tentang proses demokrasi .
Juga membantu dengan sosialisasi siswa ke suatu etika kerjasama , mendorong rasa
hormat dan memberi mereka tanggung jawab untuk pembelajaran mereka .
Tujuan dari
pengembangan civic di Australia secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :
1.
untuk mengembangkan pengetahuan , keterampilan , sikap dan
nilai-nilai yang memungkinkan siswa dapat berpartisipasi aktif dalam
demokrasi di Australia dan sebagai masyarakat global
2.
untuk menyediakan siswa dengan pemahaman dan rasa hormat terhadap budayanya dan termasuk warisan budaya tertentu
3.
untuk mengembangkan pemahaman dan perhatian kepada
siswa tentang keseimbangan dan
lingkungan global
4.
untuk mengembangkan pemahaman kapasitas untuk melakukan penilaian dalam hal moralitas dan etika
keadilan
Dalam
pengembangan civic Australia terdapat lembaga- lembaga yang
memberikan kontribusi dalam perkembagan civic itu sendiri salah satunya
adalah Komisi Pemilihan
memainkan peran utama dalam mendukung pendidikan kewarganegaraan , dengan staf
yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan guru dan program pendidikan umum
atas permintaan . Upaya ini telah ditemukan memiliki efek positif , sebagai
studi 2009 menemukan dorongan dalam persentase siswa yang dimaksudkan untuk
memilih ( jika itu tidak wajib ) setelah mengambil kursus tentang pemerintah (
62,5 persen ) dibandingkan mereka yang tidak ( 52 persen ) . 10 Keuntungan akan
lebih terasa , karena orang-orang muda lebih mungkin untuk terlibat dalam
bentuk partisipasi masyarakat selain voting pemilihan , termasuk menandatangani
petisi atau menghadiri protes. Kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan
telah resmi dihidupkan kembali di sekolah-sekolah Australia melalui
pengembangan sumber daya Discovering Demokrasi (DD) mendukung mengajar di kelas
dan belajar (Kurikulum Corporation, 1997, Print, 1996, 1997), program
pembelajaran profesi guru nasional, dan masuknya PKn dan Pendidikan
Kewarganegaraan (CCE) dalam kerangka kurikulum di seluruh bangsa. Mencetak (1997)
disebut inisiatif Discovering Demokrasi sebagai menciptakan massa kritis dukungan
untuk kebangkitan kepentingan dalam topik ini. Salah satu indikator dari
potensi mencapai massa kritis adalah dukungan luar biasa yang diberikan kepada
topik dengan Australia guru berpartisipasi dalam Asosiasi Internasional untuk
Evaluasi Pendidikan Prestasi (IEA) Civic Education Study (CIVED) (Mellor,
Kennedy, & Greenwood, 2001). Sembilan puluh delapan persen guru Australia
yang disurvei pada tahun 1999 percaya bahwa "mengajar pendidikan
kewarganegaraan membuat perbedaan bagi siswa politik dan pembangunan sipil
"dan" penting banyak untuk negara kita "(Mellor et al., 2001,
hal)
Perkembangan Civic Education di Republik Irlandia
Pada jenjang pendidikan dasar di
Republik Irlandia diperkenalkan Pendidikan Kewarganegaraan dalam proses
pembangunan dan terintegrasi karakter melalui program yang disebut Sosial,
Kepribadian,dan Pendidikan Kesehatan. Mata pelajaran ini mempelajari tentang
kepribadian dan isu tentang hubungan antar kepribadian, yang merupakan
penghubung dengan mata pelajaran
Geografi dan Sejarah, pengembangan kepedulian siswa terhadap lingkungan sebagai
komunitas warga negara, negaranya dan dunia, sebagaimana disampaikan oleh
Pemerintah Republik Irlandia sebagai berikut.
SPHE
(Social, Kepribadian dan Pendidikan Kesehatan) plays an important role in developing an
understanding of the democratic way of life and individual and group rights and
responsibilities. It provides opportunities for children to learn about, and
actively participate in, the various communities to which they belong and to
develop a sense of a shared commitment. It can also help them to value and take
pride in their national, European and global identities and come to an
understanding of what it means to be a citizen in the widest sense. (Government
of Ireland, 1999, p. 3)
Selanjutnya, pada
jenjang pendidikan menengah, kewarganegaraan menjadi mata pelajaran yang
berdiri sendiri di dalam kurikulum yakni Kewarganegaraan, Sosial dan Pendidikan
Politik. Hal tersebut disampaikan oleh Departemen Pendidikan dan Keterampilan
Republik Irlandia sebagai berikut:
...
the main purpose of this Junior Certificate [ISCED 2] course in Civic, Social
and Political Education is to provide the pupil with a concentrated and
dedicated focus on all aspects of this area of education, with particular
emphasis on the importance of active, participatory citizenship to the life of
the young person in society. It is envisaged that this course will also provide
pupils with a central reference point for those aspects of Civic, Social and
Political Education which they learn about through other subject disciplines,
and through their daily school-life. (Department of Education and Skills, 1996,
p. 3)
Selanjutnya,
kursus mengenai kewarganegaraan tidak di wajibkan bagi jenjang pendidikan
menengah ke atas. Akan tetapi, beberapa sekolah menawarkan kurusus atau modul
dalam sosiologi, politik, dan mata pelajaran lain yang berkaitan dengan
kewarganegaraan dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa sekolah juga mungkin
terlibat dalam beberapa program, termasuk dalam program the
Young Social Innovators and Gaisce
(President’s Award). Perwakilan siswa dan komunitas menyediakan beberapa
aktivitas untuk mendukung Pendidikan Kewarganegaraan ke dalam jenjang
pendidikan menengah lanjutan. Sebagai catatan di atas, the NCCA memberikan
konsultasi dengan rekan kerja dalam pendidikan dan semua yang terlibat, telah
mengembangkan draf silabus terbaru untuk
mata pelajaran di sekolah lanjutan atas
yang disebut Sosial dan Politik.
Pendidikan
Kewarganegaraan dalam Kurikulum di Irlandia
Pendidikan Kewarganegaraan pada
pendidikan sekolah primer, pembelajarannya disesuaikan dengan silabus dengan 4
ciri khusus sesuai pengelompokan usia, yakni: 1) jenjang usia dini (usia 1-6
tahun); 2) Kelas 1 dan 2 (usia 7-8 tahun); 3) Kelas 3 dan 4 (usia 9-10 tahun);
dan 4) Kelas 5 dan 6 (usia 11-12 tahun). Pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan yang diajarkan masih bersifat umum dan tidak mengekang siswa
dalam berpikir. Melalui beberapa pendekatan dalam mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan diharapkan siswa dapat belajar dengan suasana yang positif dan
atmospir yang berbeda di sekolah. Satu-tiga tahun pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan pada tingkat pendidikan kedua, siswa dibelajarkan secara wajib
mengenai kewarganegaraan, sosial dan pendidikan politik. Akan tetapi, pada
pokok pembahasan “kewarganegaraan” siswa ditekankan untuk lebih paham baik
secara teori dan praktik di lapangannya sebagai warga negara Irlandia.
Selanjutnya, pada pendidikan dasar dan
menengah, alokasi waktu untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan jenjang
sekolah dasar dan menengah hanya 40 menit/ minggu. Diatur 4 bagian pembelajaran
dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan, yakni: 1) Individu; 2) masyarakat;
3) Negara (Republik Irlandia); dan 4) Republik Irlandia dan pandangan luas
dunia. 4 bagian dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terfokus pada 7
konsep khusus, yakni: 1) demokrasi; 2) hak dan tanggung jawab; 3) martabat
manusia; 4) kemandirian; 5) pembangunan; 6) hukum; dan 7) pelayanan. Tujuan
dari pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dasar-menengah agar
siswa mampu menumbuhkembangkan perilaku dan nilai dalam mengidentifikasi
masalah serta kesadaran dan kemandirian dalam belajar, menghargai perbedaan,
tidak bersikap anarkis dalam menyelesaikan masalah, menghindari prasangka,
diskriminasi dan keadilan sosial diberbagai tingkatan masyarakat.
Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah
dasar menengah lanjutan melakukan pembiasaan melalui “Project Action”. Contoh
pembiasaan. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dibagi menjadi beberapa
kegiatan, yakni: 1) Tugas Individual; 2) Tugas kelompok; 3) Peduli terhadap
sesama; 4) Survei sederhana; 4) Mendatagkan pembicara: 5) Observasi lapangan
sesuai dengan subyek kajian. Kegiatan yang menunjang dalam pembelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan menempa siswa agar mampu membuka hubungan baik
antara sekolah, masyarakat lokal dan luas. Pendidikan Kewarganegaraan ini
dibelajarkan agar siswa mampu memahami perbedaan antara tugas kabupaten/kota
dan negara dalam menjalankan kebijakan lokal, kepedulian serta hak asasi
manusia dan hewan. Pembiasaan sikap dan nilai dalam pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan dapat terlihat dari pengendalian kelas, inisiatif/kesadaran,
pemilihan secara demokrasi, dan turut serta dalam pengambilan keputusan.
Sekolah dasar-menengah menekankan pada pertumbuhan sikap dan nilai pada diri
siswa agar mampu bermanfaat dengan baik untuk patuh terhadap peraturan,
melakukan kontrol pada pembangunan kebijakan dan masa depan. Prinsip
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan “learning
by doing”. Dalam silabus ditekankan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan
dibelajarkan agar mampu mendorong siswa untuk berpikir kuat dalam mengembangkan
nilai, sikap dan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam perkembanganya Pada
tahun 1996, pemerintah Republik Irlandia baru mengesahkan Pendidikan
Kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah bagi siswa sekolah
dasar-menengah. Di Republik Irlandia siswa sekolah menengah harus mengikuti
test Pendidikan Kewarganegaraan secara formal agar mendapatkan surat keterangan
lulus sekolah. Memberikan perhatian khusus terhadap plagiarisme dan mendukung
penuh siswa melakukan proyek kerja dan menuliskan hasil laporannya sedikit demi
sedikit. Dukungan secara berkelanjutan terhadap mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan perlu ditunjang secara online dan disokong dengan fasilitas
yang menunjang dengan mendatangkan pelatih agar tercipta keadaan yang lebih
baik. Republik Irlandia perlu melakukan pengukuran ulang secara menyeluruh
terhadap tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sekolah dasar dan
menengah agar sesuai dengan tujuan pendidikan. Proses konsultasi publik dalam
menentukan silabus kebijakan baru dan masyarakat untuk siswa sekolah
dasar-menengah dihasilkan dari timbal balik antara sekolah dan pihak-pihak yang
memiliki kepentingan.
Guru-guru di Republik Irlandia mengajar
sesuai dengan tingkat gelar pendidikan yang diraihnya di universitas keguruan.
Beberapa guru di Republik Irlandia dalam mengejar gelar pendidikannya dengan
bersekolah di universitas keguruan atau mengikuti pelatihan tambahan untuk
mendapatkan lisensi tenaga profesional kependidikan. Guru mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan harus memenuhi syarat kelulusan dengan keterangan
disiplin. Tahun 2006, dibuat undang-undang mengenai pendaftaran guru Pendidikan
Kewarganegaraan dengan akreditas dan pemenuhan syarat sesuai dengan jenjang
pendidikan yang ditempuh, baik untuk mengajar di sekolah dasar-menengah atau di
universitas/perguruan tinggi. Bagi calon guru yang saat perkuliahannya
mengambil jurusan Politik atau Sosiologi dapat mendaftar menjadi guru mata
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan syarat mengikuti pelatihan keguruan
selama 5 tahun di universitas keguruan.
Republik Irlandia tidak memberlakukan
ujian nasional sebagai syarat kelulusan sekolah bagi siswa sekolah dasar-
menengah. Akan tetapi, bagi siswa kelas 3 sekolah menengah akan diberikan soal
ujian test berbagai mata pelajaran (matematik, Pendidikan Kewarganegaraan dan
Irish) sebagai tanda telah menyelesaikan sekolah selama 3 tahun. Dalam ujian
sekolah menengah khusus untuk pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, siswa
ditugaskan membuat ‘paper’ menggunakan bahasa Irish atau Inggris sebagai salah
satu kecakapan dalam pelajaran sosial. Penilaian Pendidikan Kewarganegaraan
bisa dilihat dari presentase hasil tugas, yakni nilai 60% tugas lapangan dan
nilai 40% tugas ujian tulis. Penilaian dan penjaminan mutu Pendidikan
Kewarganegaraan dapat dilakukan dengan 3 tahapan, diantaranya: 1) menentukan
ketetapan regulasi dan dukungan; 2) perencanaan dan persiapan; 3) keutamaan
mengajar dan membelajarkan.
Dari serangkain uraian
diatas maka terdapat titik temu dalam
pengembang dari civic education itu sendiri baik di Australia maupun di
Republik Irlandia. Jika dicermati maka dapat diketahui bahwa pengembangan civic
dari kedua Negara tidak terlepas dari
nilai historis dari kedua Negara tersebut, selain itu bahwa orientasi dari
pengembangan civic di kedua Negara tersebut adalah mewujudkan masyarakatnya
yang dikenal dengan istilah Good
citizenship dan mampu berpartisipasi
aktif serta loyal dan terlibat dalam kepentingan nasional dalam mewujudkan
tujuan Negara masing- masing. Meskipun pada dasarnya mengenai model
pengembangan terdapat perbedaan
sebagaimana diketahui bahwa dinegara Australia dikembangkan dengan tahapan
medium sedangkan Irlandia adalah seperti Negara- Negara eropa pada umumnya
yaitu Thick Citizenship education yang
mana dalam pengembanganya lebih bersifat
inclusive,
activist, participative, process-led, value-based, interactive, more difficult to
achieve, citizenship education.
Oleh
karena itu maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kedudukan civic education
dalam setiap Negara adalah sangat urgen dalam
pembentukan warga Negara sehingga setiap Negara memberikan perhatian
terhadap pengembangan civic education itu sendri dan dimasukan ke dalam kurikulum pembelajaran
sebagai bagian dari kurikulum yang dikembangkan oleh masing- masing Negara.
BAB III
KESIMPULAN
Di
Australia mata pelajaran civic atau PKn terintegrasi dalam mata pelajaran
lainnya sehingga sangat sulit untuk melepaskan mata pelajaran ini dari komponen
pembelajaran lainnya. Baru-baru ini pemerintah federal mengumumkan bahwa mereka
akan melakukan survei dasar tentang pembahasan siswa dalam mata pelajaran PKn
sebagai bagian dari program Discovery Democracy. Sedangkan
Pendidikan Kewarganegaraan di Republik
Irlandia dikenal dengan sebutan Civic and
Citizenship Education. Akan tetapi setiap jenjang memiliki nomenklatur yang
berbeda karena integrasi mata pelajaran itu sendiri. Pada pendidikan dasar
pendidikan kewarganegaraan terintegrasi ke dalam mata pelajaran Sosial,
Kepribadian, dan Pendidikan Kesehatan atau SPHE
(Social, Personal and Health Education). Sedangkan pada jenjang pendidikan
menengah, Pendidikan Kewarganegaraan yang merupakan mata pelajaran yang berdiri
sendiri disebut sebagai Kewarganegaraan, Sosial dan Pendidikan Politik atau CSPE (Civic, Social and Political
Education).
Beberapa
masalah serius senantiasa dihadapi sekolah-sekolah di Australia dalam
mengimplementasikan pendidikan kewarganegaraan. Masalah tersebut meliputi
persaingan prioritas dan kurangnya struktur kurikulum. Pelajaran
kewarganegaraan di Australia dikonsepkan sebagai sekumpulan pengalaman belajar
berbasis sekolah yang membantu menyiapkan para siswa untuk menjadi warga negara
yang baik. Ada beraneka perspektif berkenaan dengan PKn. Ada pihak yang
berpendapat bahwa PKn penting untuk mempersiapkan warga negara melalui
pembelajaran tentang sejarah dan pemerintahan. Sedangkan pihak yang lain
berpendapat bahwa PKn adalah usaha untuk mempersiapkan warga negara melalui
partisipasi aktif dalam bermacam kegiatan sekolah dan kemasyarakatan. Banyak
warga Australia dewasa menyakini pentingnya mempelajari tentang pemerintahan,
hak-hak dan tangggung jawab dan aspek-aspek kewarganegaraan lainnya.
Sedangkan dalam perkembangan civic
education di Irlandia Pada tahun 1996, pemerintah
Republik Irlandia baru mengesahkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah
satu mata pelajaran di sekolah bagi siswa sekolah dasar-menengah. Salah satu
alasan dibelajarkannya Pendidikan Kewarganegaraan di Republik Irlandia yakni
untuk penanaman dan penguatan ideologi kewarganegaraan dalam diri peserta didik. Penanaman ideologi
kewarganegaraan dilakukan pada jenjang
pendidikan dasar (primary education),
sedangkan penguatan ideologi kewarganegaraan dilakukan pada jenjang pendidikan
menengah (secondary education
DAFTAR PUSTAKA
Academia.edu,
Perbandingan Sistem Pendidikan di
Beberapa Negara (Saudi Arabia, Germany, Finlandia, Amerika Serikat, Australia
dan Sudan) (online),
Agustiar Syah Nur, 2001. Perbandingan
Sistem Pendidikan 15 Negara (Bandung: Lubuk Agung Bandung).
Ainley,
J., dkk. ICCS 2009 Encyclopedia:
Approaches to Civic and Citizenship Education Around The World. ICCS IEA
09.
CIVICS EXPERT GROUP (CEG) (1994) Whereas the People
... Civics and Citizenship Education. Canberra: AGPS.
DEJAEGHERE, J. G. (2002). Citizenship and Citizenship Education in Australia: New Meanings in an
Era of Globalization. Doctoral Dissertation. Minneapolis: University of
Minnesota.
EREBUS CONSULTING GROUP (2003).
Evaluation
of the Discovering Democracy Program.Executivehttp://www.dest.gov.au/schools/Publications/2004/discovering_democracy/conclusions.htm
Shannon Smith, dkk , 2010. Get to Know
Australian Schools : Mengenal Sekolah-Sekolah di Australia, (Jakarta :
Kedutaan Besar Australia, Departemen Pendidikan) Summary: Conclusions, retrieved October 25, 2004 from
WIKIPEDIA
ENSIKLOPEDIA BEBAS. Australia (online), http://id.wikipedia.org/wiki/Australia,
Diakses pada tanggal 26
Maret 2016
http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Irlandia.
http://indonesiapenulis.blogspot.com/2014/04/sejarah-dan-lambang-negara-republik.html.
http://id.scribd.com/doc/36712681/kajianrepublikIrlandia.
http://farhatunnisa23.blogspot.com/2014/06/makalah-irlandia.html.
http://indonesian.cri.cn/1/2006/12/20/1@55796.htm.
http://indonesiapenulis.blogspot.com/2014/04/sejarah-dan-lambang-negara-republik.html.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar